Puluhan Orang Yang Tergabung di dalam Organisasi Gerakan Pimpinan Muda Seriwijaya (GMPS) Melakukan Demonstrasi di Kantor Gubernur Sumatera Selatan Pada Kamis, (12/10/2023). GPMS Mendesak Pj Gubernur Sumatera Selatan Untuk Membentuk Tim Investigasi Yang Terdiri Dari Inspektorat, BKB, dan BKN. Untuk Menginvestigasi Kebenaran Isu Skandal Yang Beredar di Masyarakat yang di duga Melibatkan Pj Bupati Musi banyuasin.
Penanggung Jawab Aksi GPMS, VORTUNA UNMABSI Mengatakan Kepada Pj Gubernur Cq Inspektorat Untuk Menindak Tegas Apabila Isu Sekandal Ini Benar adanya dan Segera Memberikan Sanksi Yang Sesuai Dengan Peraturan Yang ada.
Vortuna Berpendapat Bahwa Apriyadi Tidak Pantas Memegang Jabatan Sebagai Pj Bupati Muba Karena Perilakunya Yang Tidak Etis Dimana Saat Ini Status Pj Bupati Musi Banyuasin Adalah ASN Yang Di Tunjuk Oleh Mendagri Untuk Menjadi Penjabat Bupati Muba Menurutnya, Tindakan PJ bupati Apriyadi dapat Mencoreng Etika dan Moral seorang Pemimpin, Karena Isu Sekandal Yang diduga di lakukan Pj Bupati musi banyuasin Dapat mencoreng nama Baik Kabupaten Musi Banyuasin.
Kami juga Meminta Pj gubernur Sumatera Selatan Untuk membuat Rekomendasi Kepada Mendagri Untuk mencopot Apriyadi sebagai Pj Bupati Muba. Di karenakan Tidak Dapat menjaga Ketentraman, Kedamaian di Kalangan Masyarakat Musi Banyuasin.
Vortuna Juga Menyampaikan Bahwa Mereka Telah Meminta Klarifikasi dari PJ bupati Apriyadi Terkait Isu Vidio yang diduga Perselingkuhannya. Permintaan Klarifikasi Ini telah di sampaikan GPMS Melalui Statment Yang telah kami sampaikan Pada Tanggal 11/3/2023.
Jadi Sebelum Kami Ke Kantor Gubernur Sumsel, Kami Sudah Meminta Klarifikasi Ke yang bersangkutan Tapi Upaya yang kami lakukan. Tidak Di Respon Sampai sekarang.
Apabila Dalam Waktu 3X24 Jam Tuntutan kami Tidak Di Indahkan Oleh PJ Gubernur Sumatera Selatan Maka Kami akan Melakukan Aksi Lanjutan Dengan Jumlah Masa yang Lebih Besar.