Warga di Kabupaten Sukabumi digegerkan dengan munculnya dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Sukabumi Marwan Hamami sebesar Rp. 16 Miliar. Dugaan tersebut muncul setelah adanya temuan selisih Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD yang dikemukan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukabumi.
Merespon dugaan korupsi APBD tersebut, Aktivis Sukabumi Jakarta yang juga ketua Perkumpulan Pemuda Keadilan, Dendi Budiman mengatakan dugaan korupsi tersebut harus segera diinvestigasi dan diperiksa oleh pihak yang berwenang. Apalagi menurut Dendi selisih antara APBD yang disepakati Banggar DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi cukup fantastis.
“Saya kira dugaan korupsi yang dilontarkan anggota Banggar DPRD Sukabumi sangat berdasar. Tidak mungkin dan tidak boleh angaran sekelas APBD tidak diketahui oleh Banggar. Aneh dan sangat mencurigakan,” ungkap Dendi kepada awak media, Jumat (26/07/24).
Lebih jauh Dendi menyatakan pihaknya akan melaporkan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI). Pihaknya bersama kelompok Aktivis Sukabumi bakal menggelar aksi demonstrasi berjilid dan mengawal kasus tersebut sampai tuntas.
“Tidak boleh ada satu rupiahpun uang rakyat yang tidak jelas peruntukannya. Apalagi ini angkanya sangat luar biasa besar. Saya menduga dan menurut informasi Marwan Hamami adalah pemodal utama pencalonan Asep Japar di Pilkada Sukabumi. Jangan sampai uang korupsi digunakan untuk melanggengkan kekuasaan yang korup,” ungkap Dendi.
Marwan Hamami lanjut Dendi merupakan Kepala Daerah terkaya di Jawa Barat. Dirinya menduga selama 5 tahun jadi Wakil Bupati dan 10 tahun jadi Bupati, Marwan Hamami menumpuk kekayaan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan secara hukum. Maka itu dirinya meminta agar KPK memeriksa LHKPN Marwan Hamami dan Asep Japar.
“Selama kepemimpinan Marwan, Kabupaten Sukabumi nyaris tidak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Apalagi ini menjelang Pilkada, telah nampak di depan mata kita ambisi Marwan memenangkan Asep Japar menjadi pelanjut dirinya alias nafsu kekuasaannya. Selain di KPK kita akan menggelar aksi serupa di depan kantor DPP Partai Golkar. Kita yakin Partai Golkar tidak akan memberikan dukungan kepada Calon yang bermasalah apalagi proses pencalonannya diduga dibiayai daribuang hasil korupsi APBD,” pungkasnya.