Jakarta, IndonesiaVisioner.-Darmin Nasution Menteri Koordinator Perekonomian pernah melansir, Rp 50 triliun dana APBN setiap tahunnya masih belum sepadan dengan apa yang dihasilkan. Termasuk penggunaannya untuk subsidi pupuk, pencetakan sawah baru dan pembangunan irigasi. Porsi terbesar ada pada subsudi pupuk sebesar Rp. 30 Triliun.
Hal ini di sampaikan Adi Baiquni, Direktur Central for Empowermant of Democratic Society (CEDES) Indonesia dalam ketetangannya beberapa saat lalu di Menteng, Jakarta (30/11/2016)
Prihatin dengan keadaan ini tokoh muda asal Bima NTB ini mengemukakan kekecewannya terhadap penyelewengan penggunaan anggaran oleh Pemda Bima
“Kami sudah menemui Dirjen Hortikultura, Kementerian Pertanian RI bersama beberapa anggota DPRD Bima beberapa waktu lalu” Kata Adi
“Hal ini kami lakukan dalam rangka mendorong dan menguatkan relasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tentang progress distribusi bibit bawang merah dari Kementan di Kabupaten Bima sebesar Rp 46 Milyar yang bermasalah proses distribusinya dan tidak tepat sasaran di lapangan”, sambung mantan akivis PB HMI ini
Adi menambahkan, pertemuan yang juga di hadiri oleh Badan Musyawarah Masyarakat Bima (BMMB) Jabodetabek ini, ada beberapa poin penting yang menjadi catatan dalam pertemuan tersebut antara lain.
Pertama, Mendorong dan penguatan relasi pemerintah pusat (kementan) dengan pemerintah daerah dalam aspek masa depan petani bawang merah.
Kedua, Peran serta BMMB sebagai elemen masyarakat Bima Jakarta dalam membangun iklim yang stabil dan menguntungkan bagi rakyat Bima (termasuk meminta menaikan anggaran untuk Bima).
Ketiga, Mensinergiskan visi BMMB dengan kepentingan rakyat Bima dalam mensejahterakan masyarakat Petani bawang merah di Bima.
Keempat, sharing dan diskusi tentang kebijakan-kebijakan pemerintah pusat ke depan yang berkaitan dengan petani Bima.
Proses distribusi bibit bawang merah sebesar Rp 46 Milyar dari Kementan yang bermasalah serta beraroma korupsi ini telah di sorot di DPRD Bima dan telah di demo oleh berbagai kelompok petani dan masyarakat sehingga patut diduga korupsi bibit bawang merah ini melibatkan oknum di Kementan sampai ke Pemda Bima termasuk Bupati
Jika carut marut skandal bibit bawang merah ini tidak terungkap tuntas Sambung Adi, maka tahun 2017 maka bantuan dari pemerintah pusat ke Pemda Bima tidak lagi di alokasikan.
“Kami berencana akan melaporkan dugaan skandal korupsi ini kepada penegak hukum termasuk KPK dan Kejaksaan Agung karena kasus ini sangat merugikan rakyat dan petani bawang”, tutup salah satu Presidium SATGAS BIMA-JAKARTA ini (MR. Vis)
