Jakarta, 21 September 2024– KAHMI Muda Jakarta, melalui ketua Zulfikari menyatakan keprihatinan atas kebingungan yang ditimbulkan oleh perbedaan pernyataan antara Presiden Joko Widodo dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait kebocoran data 6 juta NPWP yang diduga bocor dan dijual di forum gelap. Insiden ini tidak hanya mengancam keamanan data pribadi, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keamanan data di Indonesia.
Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan telah menekankan pentingnya langkah mitigasi cepat untuk mengatasi kebocoran data ini. Jokowi menyoroti bahwa kebocoran data pribadi, termasuk milik dirinya dan keluarganya, adalah masalah serius yang memerlukan penanganan segera. “Mitigasi harus dilakukan secepat-cepatnya dan yang paling penting, kejadian serupa tidak boleh terulang,” tegas Jokowi saat kunjungannya ke Surabaya. Jokowi mengakui bahwa kebocoran data ini telah terjadi di banyak negara, tetapi ia mendesak pemerintah Indonesia untuk belajar dari kasus ini dan mengutamakan perlindungan data warganya.
Namun, DJP, melalui Dirjen Pajak Suryo Utomo, membantah adanya kebocoran data dari sistem mereka. Dalam pernyataannya, Suryo menyebut bahwa log akses selama enam tahun terakhir tidak menunjukkan adanya indikasi kebocoran data dari sistem perpajakan. Menurut Suryo, data yang tersebar tidak berkaitan langsung dengan kewajiban perpajakan. Pernyataan ini menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, mengingat pernyataan Presiden yang mengisyaratkan sebaliknya.
Zulfikar menilai perbedaan pernyataan ini sangat membingungkan publik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan data oleh lembaga negara. “Ketika ada ketidakselarasan pernyataan dari Presiden dan DJP, masyarakat kehilangan arah dan kepercayaan terhadap penanganan kasus ini,” kata Zulfikar, kelda awak media Sabtu (21/9))
Sisi lain disampaikan Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, adalah masalah serius yang harus ditanggapi secara transparan. Dengan penjualan data tersebut di forum gelap seharga Rp 150 juta, risiko penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab sangat tinggi.
Zulfikar mendesak DJP dan seluruh instansi terkait, termasuk Kemenkominfo dan BSSN, untuk segera memberikan penjelasan yang jelas dan detail mengenai kebocoran ini, serta memastikan langkah-langkah mitigasi yang tepat diambil. Koordinasi antara lembaga harus ditingkatkan untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa mendatang.
“Kebocoran data, terutama yang melibatkan informasi sensitif seperti NPWP dan NIK, tidak boleh dianggap enteng. Kami meminta agar instansi terkait segera bertindak dan memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat,” ujarnya.
Zulfikar yg akrab di panggil Mat Peci juga mengimbau agar pemerintah memprioritaskan pembaruan sistem keamanan siber dan memperketat regulasi perlindungan data pribadi.
Menurutnya, insiden ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat keamanan data dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan data pribadi. Langkah mitigasi yang lebih proaktif, transparan, dan kolaboratif dengan semua pemangku kepentingan harus segera dilakukan demi mencegah kejadian serupa di masa depan.
