Jakarta, 9 November 2026 – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto jauh lebih serius dibandingkan skandal Watergate yang pernah mengguncang Amerika Serikat. Menurutnya, perbedaan mendasar terletak pada pihak yang melakukan penyadapan.
“Kalau ini orang yang bertanggung jawab melindungi, mengayomi, melayani, justru menyadap. Jadi, ini jauh lebih serius. Mungkin salah satu skandal penyadapan terserius yang pernah ada,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dalam skandal Watergate pada 1972, penyadapan dilakukan oleh kompatriot politik terhadap lawan politiknya di markas Partai Demokrat Amerika Serikat. Sementara dalam kasus ini, dugaan penyadapan justru melibatkan pihak yang seharusnya bertugas melindungi kepala negara, yakni oknum di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.
Desakan Perppu dan Pasal Makar
Habiburokhman menilai penggunaan pasal makar saja belum cukup menggambarkan beratnya dugaan tindak pidana tersebut. Ia mendorong Presiden Prabowo mempertimbangkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatur tindak pidana penyadapan dengan kategori sangat ekstrem.
“Bila perlu ya, dalam situasi mendesak, bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu yang mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini. Terus terang, kalau tindakan insubordinasi menyadap kepala negara, hanya dengan pasal makar masih terlalu sederhana,” tegasnya.
Menurutnya, KUHP yang berlaku saat ini belum mengatur secara spesifik tindak pidana penyadapan terhadap kepala negara. Ia mengingatkan agar pelaku kejahatan serius tersebut tidak lolos hanya karena keterbatasan regulasi.
Dugaan Sosok Besar di Balik Penyadapan
Lebih lanjut, Habiburokhman menduga ada sosok besar yang mengambil keuntungan politik dari aktivitas penyadapan ilegal tersebut. Ia menyoroti jumlah korban yang mencapai sekitar 6.000 orang, yang menurutnya tidak mungkin dilakukan tanpa motif dan kepentingan tertentu.
“Pasti ada pihak, ya, pastinya dalam konteks politik, ada pihak, sosok besar yang menikmati atau mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini,” ujarnya.
Ia mendorong Polri untuk tidak hanya menyelidiki oknum internal di Mabes Polri, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan kelompok politik atau tokoh politik yang berencana atau telah mengambil manfaat dari penyadapan tersebut.
Rapat Kerja Khusus dengan Polri
Komisi III DPR RI berencana menggelar rapat kerja khusus dengan Mabes Polri pekan ini untuk membahas kasus tersebut. Fokus utama rapat adalah mengungkap motif penyadapan dan pihak yang paling diuntungkan secara politik.
Dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Jakarta, 9 November 2026
Redaksi
