Jakarta, 9 November 2026 – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa aspirasi terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan dibahas sesuai mekanisme yang berlaku di DPR. Namun, pembahasan tersebut baru dapat dilakukan setelah masa sidang DPR dibuka pada Selasa (9/11/2026).
Dasco mengungkapkan bahwa DPR telah menerima banyak aspirasi dari organisasi masyarakat maupun anggota DPR lintas fraksi yang ingin menyampaikan persoalan tersebut melalui forum resmi. “Memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah Wapres,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026) .
Belum Ada Rapat Pimpinan dan Bamus
Menurut Dasco, pimpinan DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi. Selain itu, DPR masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran.
“Kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu keputusan lengkap dari Mahkamah Agung. Sehingga kami belum dapat menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI,” jelasnya .
Tahapan Mekanisme Harus Dilalui
Dasco menegaskan bahwa pembukaan masa sidang bukan berarti DPR langsung menggulirkan hak angket atau langkah politik lainnya. Menurutnya, masih ada sejumlah tahapan dan mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPR yang harus dilalui sebelum mengambil keputusan kelembagaan.
“Tentunya kita juga ada beberapa mekanisme yang memang menurut peraturan tata tertib itu juga harus dijalankan sesuai dengan mekanisme yang ada,” ujarnya .
Konteks Putusan MA
Aspirasi pemakzulan ini muncul setelah MA mengabulkan kasasi Subhan melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Amar putusan menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan agar surat itu ditarik dan dimusnahkan .
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai jadwal pasti pembahasan aspirasi tersebut di DPR. Sikap kelembagaan DPR akan ditentukan setelah masa sidang dibuka dan mekanisme internal parlemen berjalan.
