Jakarta, 9 November 2026 – Desakan agar Gibran Rakabuming Raka mundur dari kursi Wakil Presiden terus menguat. Namun, jika Gibran benar-benar melepaskan jabatannya, proses pengisian kursi wakil presiden tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada mekanisme konstitusional yang harus dilalui, dan Presiden Prabowo Subianto tidak bisa menunjuk pengganti secara langsung.
Dua Nama dari Presiden, MPR yang Memilih
Mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Presiden diberi kewenangan mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Dua nama itu kemudian diverifikasi kelengkapan persyaratannya oleh tim yang dibentuk MPR.
Setelah verifikasi selesai, MPR menggelar sidang paripurna untuk memilih satu dari dua calon tersebut. Calon yang meraih suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih. Seluruh proses, mulai dari kekosongan jabatan hingga pelantikan, harus diselesaikan paling lambat 60 hari.
Dinamika Politik Mulai Mengarah
Hingga saat ini, belum ada nama resmi yang diajukan pemerintah. Namun, sejumlah partai politik mulai membuka suara. PDIP, NasDem, PAN, dan PKB semakin terbuka mendorong Gibran mundur. PAN bahkan mengusulkan DPR menggunakan hak menyatakan pendapat jika Gibran tidak mundur.
Pengamat menilai ada peluang nama dari PDIP masuk dalam bursa, terutama jika hubungan Prabowo dan Megawati Soekarnoputri menguat. Nama Puan Maharani sempat disebut-sebut, meski ia belum memberikan komentar banyak.
Desakan agar Kriteria Disiapkan
Pihak yang mendesak pemakzulan meminta pemerintah menyiapkan kriteria dua nama pengganti. Tujuannya agar proses berjalan sesuai aturan dan tidak mengulang polemik ijazah yang menyeret nama Gibran.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah akan mengikuti seluruh ketentuan konstitusi jika Gibran berhenti.
Hingga berita ini diturunkan, Gibran belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan mundur. Publik menanti apakah proses politik ini akan berlanjut ke MPR, atau berhenti di tengah jalan.
Jakarta, 9 November 2026
Redaksi
