Jakarta, 9 November 2026 – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk menangani kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penanganan perkara sepenuhnya dipercayakan kepada Bareskrim Polri.
“Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim, atau apa pun. Bapak Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar,” ujar Yusril di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026) .
Penyidikan Berjalan Maraton
Yusril menjelaskan bahwa penyidikan kasus tersebut telah berjalan selama beberapa hari. Tim penyidik bekerja secara maraton setiap hari untuk menghimpun alat bukti dan memeriksa para saksi guna memastikan konstruksi hukum terbangun kuat.
“Penyidikan ini kan berkembang terus, malam-malam itu juga saksi diperiksa terus, tersangka diperiksa terus, alat bukti dikumpulkan,” ujarnya . Ia menegaskan proses hukum berjalan profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah, tanpa intervensi pihak luar.
Empat Perwira Tinggi Jadi Tersangka
Kasus ini menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi .
Para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap Presiden, sejumlah menteri, pejabat, tokoh politik, hingga media sejak 2025. Polisi juga menduga ada upaya penghapusan data elektronik untuk menghilangkan jejak . Mereka dijerat dengan Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP, dan Pasal 32 UU ITE .
Wacana Makar Masih Didalami
Yusril menyebut penyidik tengah mendalami indikasi bahwa penyadapan tersebut mengarah pada upaya melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan. Namun, ia menegaskan bahwa dugaan makar tersebut masih dalam proses pendalaman dan belum menjadi kesimpulan final .
Sebelumnya, dalam konferensi pers di Banda Aceh, Yusril menyatakan bahwa penyadapan terhadap Presiden bukan perkara biasa. “Kalau yang disadap itu orang biasa, itu bisa dikatakan tindak pidana umum, tapi yang disadap ini bukan orang biasa, yang disadap presiden,” ujarnya .
Hingga berita ini diturunkan, Bareskrim Polri masih terus mengembangkan perkara untuk mengungkap motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Publik menanti apakah penyidikan akan berhenti pada pelanggaran UU ITE atau bergerak ke ranah makar sesuai dugaan yang berkembang.
Jakarta, 9 November 2026
Redaksi
