Jakarta, 22 Agustus 2026 – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan telah meluas hingga menyeberangi perbatasan dan menyelimuti negara bagian Sarawak, Malaysia. Dampak transnasional ini mendorong Pemerintah Malaysia untuk secara resmi mengadukan Indonesia ke mekanisme regional ASEAN.
Kementerian Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia menyatakan telah mengirimkan nota diplomatik dan mengaktifkan protokol ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) untuk menanggulangi krisis asap lintas batas yang semakin parah. “Kami sangat prihatin dengan dampak kabut asap terhadap kesehatan rakyat Malaysia. Kami meminta Indonesia mengambil langkah lebih tegas dan segera mengatasi kebakaran di sumbernya,” demikian pernyataan resmi Kementerian tersebut.
Ribuan Sekolah Tutup, Kualitas Udara “Sangat Tidak Sehat”
Dampak di Sarawak sangat terasa. Hampir 600 sekolah di wilayah tersebut dilaporkan ditutup sementara, mempengaruhi lebih dari 150.000 siswa yang terpaksa belajar dari rumah. Indeks Kualitas Udara (AQI) di beberapa kota, seperti Kuching dan Miri, menyentuh angka berbahaya yang mengancam kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan.
Pemerintah Malaysia juga mengerahkan maskapai penerbangan nasional untuk melakukan operasi water bombing di titik-titik api dekat perbatasan, serta menyalurkan masker gratis kepada masyarakat untuk mengurangi dampak kesehatan dari paparan kabut asap.
Komitmen RI dan Koordinasi Kawasan
Di sisi lain, Indonesia menyatakan telah dan terus berkoordinasi dengan Malaysia dan negara-negara tetangga melalui berbagai kanal, termasuk pertemuan Sub-Regional Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution. Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menyatakan bahwa Indonesia mengambil tindakan, tetapi api yang terus muncul akibat kondisi cuaca ekstrem menjadi tantangan besar. “Kami siap bekerja sama untuk mengatasi polusi asap lintas batas, dan kami yakin isu ini tidak akan menjadi penghalang hubungan baik kedua negara,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa karhutla adalah masalah regional yang membutuhkan solusi kolektif, dan Indonesia kini berada di bawah sorotan untuk menunjukkan komitmennya dalam menangani krisis lingkungan yang berdampak luas.
