Palangka Raya, 22 Agustus 2026 – Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Kalimantan pada Sabtu (22/8) untuk memimpin langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin meluas dan mengancam jiwa serta perekonomian masyarakat. Langkah ini diambil di tengah desakan publik agar pemerintah pusat mengambil alih penanganan bencana, yang dampaknya telah melampaui kapasitas daerah .
Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan Panglima TNI turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kali ini. Mereka akan meninjau langsung titik-titik api dan posko penanganan darurat di sejumlah wilayah yang paling parah, seperti Palangka Raya dan Pontianak. Dalam waktu dekat, direncanakan rapat terbatas untuk mengevaluasi efektivitas operasi pemadaman yang telah berlangsung .
“Kami tidak akan tinggal diam. Kehadiran saya di sini untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya negara dikerahkan untuk melindungi rakyat dan lingkungan dari bencana ini,” tegas Prabowo dalam keterangan persnya di Pangkalan Udara TNI AU Palangka Raya. Pemimpinannya secara langsung merupakan sinyal bahwa penanganan karhutla menjadi prioritas tertinggi .
🔥 Ancaman Kesehatan Akut dan “Neraka” di Kalimantan
Kebakaran yang dipicu kemarau panjang dan praktik pembukaan lahan ini telah menyelimuti sebagian besar wilayah Kalimantan dengan kabut asap pekat. Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, bahkan menyebut situasi ini “sudah seperti setengah neraka”, dengan kualitas udara di Palangka Raya yang menyentuh indeks berbahaya .
Lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama pada anak-anak dan lansia, dilaporkan terjadi di seluruh wilayah terdampak. Aktivitas pendidikan lumpuh, dengan ratusan sekolah terpaksa diliburkan hingga kondisi udara membaik, sementara aktivitas ekonomi di sektor perkebunan dan pertambangan juga ikut terganggu akibat jarak pandang yang terbatas .
🚨 Desakan Status Bencana Nasional
Kehadiran Presiden Prabowo sebenarnya telah menjadi jawaban atas desakan kuat dari DPR dan tokoh masyarakat, yang menyerukan agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional .
Selain mengoordinasikan operasi pemadaman, Presiden dijadwalkan meninjau strategi jangka panjang, termasuk operasi modifikasi cuaca dan penegakan hukum terhadap korporasi yang terbukti lalai. Dukungan penuh Danantara bersama BUMN dan BNPB pun telah disiapkan untuk mendukung program pemulihan pascabencana .
