JAKARTA – Pengelolaan energi hilir pada 2025 menuai sorotan publik. Program BBM Satu Harga dan PNBP Rp 1,39 triliun pada 2023 menunjukkan kemajuan, namun pengawasan subsidi BBM dan tarif gas memicu keluhan. Kritik menyoroti kebutuhan tata kelola yang lebih transparan dan adil. Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, menilai kritik ini penting untuk mendorong sistem yang lebih baik.
Pada 2023, BPH Migas membangun 89 penyalur BBM Satu Harga, mencapai 512 penyalur, dengan PNBP 161,25% dari target Rp 864,42 miliar. Pada 2025, target 583 penyalur dikejar. Penyaluran JBT Solar mencapai 102,69% dari 17 juta KL pada 2023, tapi Pertalite hanya 91,43% dari 32,56 juta KL. “Capaian ada, tapi kelemahan nyata,” ujar Romadhon dalam pernyataannya, Selasa (13/5/2025).
Pengawasan subsidi BBM jadi sorotan utama. Penyimpangan 1,75 juta liter BBM bersubsidi pada 2023 dan kasus di 12 provinsi pada 2025 mengungkap celah sistem. Di media sosial, 32 ribu cuitan #BBMSubsidi mengeluhkan antrean SPBU dan penyalahgunaan. Romadhon menilai kritik bisa mendorong digitalisasi, seperti QR Code yang sudah diujicoba.
Capaian distribusi gas bumi juga terlihat, dengan jaringan 20.500 km pada 2025, melebihi target 15.800 km. Namun, kritik tetap muncul karena pengawasan subsidi belum optimal. Romadhon menyoroti perlunya sistem yang lebih ketat untuk memastikan subsidi tepat sasaran, solusi teknologi harus jadi prioritas,” pungkasnya.
Tarif toll fee pipa gas yang tinggi membebani industri, memicu kritik tentang akses energi yang adil. Romadhon menyarankan dialog dengan pelaku industri untuk tarif yang lebih kompetitif. “Sistem yang inklusif akan memperkuat kepercayaan publik tanpa mengorbankan kemajuan,” ujarnya.
Kritik publik relevan jika membidik masalah, seperti distribusi subsidi yang lelet. Solusi teknis, seperti pelacakan berbasis blockchain, bisa menutup celah penyalahgunaan. “Kritik harus lahirkan perbaikan,” tegas Romadhon. Koordinasi melalui Posko Nasional ESDM perlu diperkuat untuk efisiensi.
Pendekatan teknis lebih efektif untuk memperbaiki sistem ketimbang kritik yang hanya riuh. Romadhon merekomendasikan pelatihan operator SPBU dan keterlibatan TNI/Polri, katanya. Ini memastikan subsidi BBM sampai ke petani dan nelayan, bukan disalahgunakan.
Kritik terhadap tata kelola energi harus terarah untuk hasil nyata. “Sistem yang baik melayani rakyat,” ujar Romadhon. Dengan capaian yang ada, pengelola energi harus merespons dengan transparansi dan inovasi untuk distribusi yang merata.
Tantangan ini membuka peluang reformasi. Romadhon menyerukan publik dilibatkan dalam pengawasan, tegasnya. Dengan tata kelola yang lebih rapi, energi bisa jadi pilar keadilan, mendukung Indonesia yang inklusif dan berdaulat.
