Indonesia Visioner
  • BERANDA
  • PERISTIWA
  • POLHUM
  • EKONOMI
  • VIDEO
  • ENTERTAINMENT
  • LUAR NEGERI
  • LIPUTAN DISKUSI
  • LIFESTYLE
  • RESENSI
  • SPORT
  • OPINI
  • INDEKS
No Result
View All Result
Indonesia Visioner
No Result
View All Result

HMI Jakarta meminta pemerintah berkeadilan dalam pembubaran HTI

by Aulia Rachman Siregar
Mei 9, 2017
in Nasional
Reading Time: 1min read
HMI Jakarta meminta pemerintah berkeadilan dalam pembubaran HTI
0
SHARES
40
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta-  Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta turun ke jalan. Mereka menyuarakan penegakan hukum berkeadilan terhadap pembubaran organisasi masyarakat islam (baca: HTI) yang diduga anti pancasila oleh pemerintah melalui menteri Polhukam Jend Purn. Wiranto, Senin (98/5) Jakarta.

Koordinator Aksi HMI Jakarta, Randi mengatakan, aksi demo ini adalah untuk menyikapi adanya bentuk penyelewengan hukum terhadap salah satu ormas islam tanpa peradilan.

Dalam orasinya mereka meminta dengan tegas kepada Presiden RI, Joko Widodo agar menjadi pemimpin yang tegas, adil dan bijaksana bagi masyarakat Indonesia dengan tidak mengebiri hukum, karena Indonesia negara hukum.

HMI Jakarta meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap bersikap tenang dan menjaga kondusifitas serta tak terprovokasi yang melebar kepada konflik sosial, suku, agama yang dapat mengganggu keutuhan NKRI. “Kami hanya menyampaikan aspirasi, tak ada yang sifatnya anarkis yang dapat mengganggu keutuhan NKRI,” tambah Randi di Jakarta, Selasa (9/5)

Pemerintah diharapkan taat hukum dan aturan, tidak kembali ke gaya otoriter.

“Kami meminta dengan tegas, bahwa membubarkan ormas juga telah diatur dalam undang-undang 17 tahun 2013 tentang Ormas, maka pemerintah jangan sewenang-wenang terhadap tafsir hukum” tegas randi dalam orasinya.

Pembubaran ormas yang hanya dengan pengumuman Menko Polhukam tersebut harus dipenuhi dulu sesuai undang-undang,” terang Randi.

Aksi HMI Jakarta berjalan dengan damai, meski beberapa titik macet di jalan Cikini raya. (Ad/Vis)

Tags: Dalam kasus HTIHMI JakartaPemerintah adil
Previous Post

Gubernur Jambi di protes Mahasiswa Jambi

Next Post

Catatan dalam hasil sidang putusan ahok

Related Posts

Dasco Atur Ulang Formasi PPPK, Beban Gaji 39 Daerah Mengkhawatirkan
Nasional

Dasco Atur Ulang Formasi PPPK, Beban Gaji 39 Daerah Mengkhawatirkan

Juli 31, 2026
RKIH Muda: Kunjungan Gibran ke Pabrik Motor Listrik Bukti Nyata Dukung Transisi Energi
Nasional

RKIH Muda: Kunjungan Gibran ke Pabrik Motor Listrik Bukti Nyata Dukung Transisi Energi

Juli 31, 2026
Hoegeng Awards 2026, Momen Polri Tegaskan Komitmen Integritas dan Kepercayaan Publik
HUKUM

Hoegeng Awards 2026, Momen Polri Tegaskan Komitmen Integritas dan Kepercayaan Publik

Juli 31, 2026
Zulhas Jelaskan 2 Skema untuk Tertibkan 13.000 SPPG
Nasional

Zulhas Jelaskan 2 Skema untuk Tertibkan 13.000 SPPG

Juli 30, 2026
Prabowo akan Ajukan Destry Damayanti ke DPR, jadi Gubernur BI?
Nasional

Prabowo akan Ajukan Destry Damayanti ke DPR, jadi Gubernur BI?

Juli 30, 2026
Klarifikasi Indikator Politik Indonesia: Tidak Ada Rilis Survei Nasional Juli 2026
Lifestyle

Klarifikasi Indikator Politik Indonesia: Tidak Ada Rilis Survei Nasional Juli 2026

Juli 30, 2026

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TERKINI

Dasco Atur Ulang Formasi PPPK, Beban Gaji 39 Daerah Mengkhawatirkan

RKIH Muda: Kunjungan Gibran ke Pabrik Motor Listrik Bukti Nyata Dukung Transisi Energi

MoU RI-Albania, Menteri P2MI Bawa PMI Terampil ke Albania, Eropa Jadi Pasar Baru

Perhimpunan Guru Minta Pemerintah Keluarkan Anggaran MBG dari Pendidikan di APBN 2027

KPK Evaluasi Sistem Internal Usai OTT Pegawainya dan Bupati Pemalang

KY Temukan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim di Kasus Nadiem dan Andrie Yunus

TERPOPULER

Dasco Atur Ulang Formasi PPPK, Beban Gaji 39 Daerah Mengkhawatirkan

RKIH Muda: Kunjungan Gibran ke Pabrik Motor Listrik Bukti Nyata Dukung Transisi Energi

MoU RI-Albania, Menteri P2MI Bawa PMI Terampil ke Albania, Eropa Jadi Pasar Baru

Perhimpunan Guru Minta Pemerintah Keluarkan Anggaran MBG dari Pendidikan di APBN 2027

KPK Evaluasi Sistem Internal Usai OTT Pegawainya dan Bupati Pemalang

KY Temukan Dugaan Pelanggaran Etik Hakim di Kasus Nadiem dan Andrie Yunus

  • About
  • Redaksi
  • Marketing & Advertising
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Email
  • Login
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • PERISTIWA
  • POLHUM
  • EKONOMI
  • VIDEO
  • ENTERTAINMENT
  • LUAR NEGERI
  • LIPUTAN DISKUSI
  • LIFESTYLE
  • RESENSI
  • SPORT
  • OPINI
  • INDEKS

Indonesia Visioner - All Rights Reserved