Jakarta, 24 Juli 2025 – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan reaksi keras saat menyoroti kelangkaan minyak goreng di pasar, padahal Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia. “Ini bukan pasar bebas, ini mazhab serakah,” ungkapnya, dalam peringatan Harlah PKB di Jakarta . Pernyataan tegas ini mencerminkan sikap pemerintahan yang siap bertindak tegas pada aktor ekonomi nakal.
Prabowo secara eksplisit menyoroti absennya minyak goreng saat petani sawit melimpah. “Ini kurang ajar,” tuturnya, menyerukan pembentukan kajian ekonomi baru di kampus untuk mengungkap praktik serakah dan memulihkan keadilan distribusi. Komentar ini diperkuat saat ia menyinggung potensi tindakan keras pemerintah terhadap pihak yang sengaja melewati mekanisme pasar.
Presiden Prabowo dihadapan ribuan hadirin menegaskan bahwa kelangkaan minyak goreng tidak dapat diterima di negara agraris seperti Indonesia. “Saya sampai cari-cari, ini mazhab serakah,” ucapnya disambut tepuk tangan. Romadhon Jasn, Direktur Gagas Nusantara, menilai pernyataan ini memberikan sinyal positif kepada aktivitas pengawasan pemerintah. “Komando presiden memberi pesan jelas: pemeriksaan akan diperluas, dari hulu hingga distribusi,” katanya.
Sentimen publik di X ramai menghargai kejelasan sikap Presiden. Lebih dari 10.000 cuitan menggunakan tagar #MazhabSerakah, menuntut penegakan hukum yang nyata. Kedai sawit dan toko kelontong melaporkan stok kembali stabil setelah pengawasan dipertebal oleh lembaga terkait.
Romadhon Jasn memberikan apresiasi atas respons cepat pemerintah. “Ini momentum tepat untuk tindakan tegas: audit rantai pasok dan penindakan pelaku spekulasi,” tegasnya. Presiden juga meminta Menteri Perdagangan dan PUPR memperketat pengawasan gudang dan distribusi pangan nasional.
Selain aspek hukum, Prabowo mengingatkan perlunya kerjasama lintas aparat dan mafia pasar dibongkar. “Ekonomi negara harus kembali pada spirit Pasal 33 UUD 1945,” ujarnya, menaruh mandat moral pada kementerian terkait.
Sentimen positif mewarnai berita ekonomi hari ini. Analis pasar menyebut tindakan tegas pemerintah bisa meredam fluktuasi harga dan menjaga daya beli rakyat, terutama menjelang puasa dan lebaran.
Romadhon Jasn menambahkan bahwa Gagas Nusantara mendorong pemerintah agar inovasi distribusi dan digitalisasi stok dipercepat. “Sistem logistik berbasis data bisa hentikan celah spekulasi, dan ini saatnya digitalisasi pasar jadi prioritas,” pungkasnya.
Dengan sinyal kuat dari Presiden, publik mendapat harapan nyata bahwa distribusi minyak goreng akan kembali adil dan stabil. “Pemulihan keadilan pangan adalah testimoni kepemimpinan nasional,” tutupnya.
