Jakarta, — Insiden keracunan massal yang dialami sejumlah peserta didik di Tangerang dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan serius dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Menurut Dasco, program MBG yang sejatinya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia harus dilaksanakan dengan standar tinggi, terutama dalam aspek pengawasan, keamanan, dan distribusi makanan. Ia mendesak agar seluruh tahapan pelaksanaan MBG diaudit secara berkala.
“Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi BGN dan semua pihak yang terlibat. Jangan sampai program yang baik justru menimbulkan dampak buruk karena lemahnya kontrol,” tegas Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (28/7/2025).
Mendukung pernyataan tersebut, Aktivis Nusantara, Romadhon Jasn menyatakan bahwa evaluasi total terhadap MBG merupakan langkah penting demi menjaga keselamatan generasi muda. “Ini soal nyawa dan kesehatan anak-anak kita. Jika sistem distribusi dan kontrol mutu masih longgar, maka program ini bisa jadi bumerang,” ujar Romadhon dalam keterangannya, Selasa (29/7/2025).
Dasco juga menekankan pentingnya BGN memastikan setiap proses pelaksanaan MBG — mulai dari pengadaan bahan pangan, pengolahan, hingga distribusi mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang ketat. Ia berharap audit dilakukan secara terbuka dan hasilnya dapat menjadi rujukan pembenahan sistem.
Insiden keracunan yang terjadi telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama para orang tua. Banyak yang mempertanyakan sejauh mana jaminan keamanan makanan dalam program pemerintah tersebut. Oleh karena itu, langkah tegas dari lembaga pengawas dianggap mendesak.
Romadhon menambahkan bahwa persoalan ini tak boleh dianggap sepele. “Jangan hanya karena program ini digulirkan dari pusat, lalu semua aspek teknis diabaikan. Harus ada transparansi, pelibatan publik, dan sanksi jelas bagi pihak yang lalai,” katanya.
Selain itu, Romadhon mendorong BGN melibatkan ahli gizi, lembaga perlindungan konsumen, dan organisasi profesi dalam setiap evaluasi. Dengan keterlibatan berbagai pihak, program MBG diharapkan tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan anak-anak penerima manfaat.
Romadhon menegaskan bahwa dukungan terhadap program MBG harus tetap diberikan, namun dengan syarat adanya reformasi dalam pelaksanaan. “Kami dukung penuh program MBG, tapi pelaksanaannya jangan ceroboh. Sikap tegas seperti yang disampaikan kanda Dasco penting untuk mengembalikan kepercayaan publik,” tutupnya.
