Jakarta, – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian menegaskan tekad untuk menghentikan impor dua komoditas pangan strategis, yakni gula dan garam konsumsi, pada tahun 2025. Langkah ini sejalan dengan visi besar swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sebagai prioritas utama sektor pertanian nasional.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, menyampaikan komitmen tersebut dalam sambutannya di acara pembukaan pameran teknologi pertanian di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (29/7/2025). Ia juga menyebut bahwa pemerintah menargetkan penghentian impor untuk komoditas lain seperti beras dan jagung di tahun yang sama.
“Kami percaya dapat mencapai swasembada, dan kami tidak perlu impor lagi tahun ini,” tegas Sudaryono. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini difokuskan pada kebutuhan konsumsi rumah tangga, bukan untuk sektor industri, agar ketahanan pangan nasional dapat diperkuat dari sisi produksi dalam negeri.
Langkah tersebut mendapat dukungan dari Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, yang menilai target pemerintah bukan sekadar simbol politik, melainkan bentuk keberanian mengambil tanggung jawab atas kedaulatan pangan. “Kebijakan ini menandai era baru pengelolaan pangan nasional. Pemerintah sedang membuktikan bahwa Indonesia mampu mandiri secara pangan tanpa bergantung pada pasar luar,” ujar Romadhon.
Untuk mendukung swasembada beras, Sudaryono menjelaskan bahwa cadangan nasional telah mencapai 4,5 juta ton, yang diserap oleh Perum Bulog dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram. Penyerapan tersebut dilakukan tanpa melihat kualitas gabah, untuk menjaga kesinambungan pasokan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Meskipun sempat ada wacana impor gula pada awal 2025 akibat lonjakan harga, pemerintah memilih untuk mengelola situasi dengan cadangan yang dimiliki sambil menunggu panen raya. Badan Pangan Nasional menyebut bahwa kebutuhan konsumsi gula nasional mencapai 250 ribu ton, dan stok diperkirakan masih cukup untuk beberapa bulan ke depan.
Romadhon Jasn menambahkan bahwa mengandalkan produksi dalam negeri akan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi gejolak pangan global. “Impor hanya solusi jangka pendek. Yang dibutuhkan bangsa ini adalah konsistensi dan keberanian dalam mengembangkan kemandirian sektor pertanian dari hulu ke hilir,” ujarnya.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, sebelumnya menegaskan bahwa swasembada pangan didefinisikan sebagai kontribusi produksi dalam negeri minimal 90% dari total kebutuhan. Tahun lalu, Indonesia masih mengimpor sekitar 700 ribu ton gula, namun tren tahun ini menunjukkan arah yang lebih optimistis.
Romadhon juga mendorong agar kebijakan ini diikuti dengan investasi besar dalam infrastruktur pangan dan pendampingan petani. “Program tanpa impor ini harus disertai langkah sistematis: dari distribusi pupuk, penguatan koperasi, hingga jaminan harga jual petani. Itulah fondasi swasembada yang berkelanjutan,” tutupnya.
