JAKARTA — Penjelasan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) mengenai “20 poin Board of Peace” dinilai keliru secara mendasar. Dokumen yang diuraikan kepada publik bukan merupakan Piagam Board of Peace (BoP) yang resmi ditandatangani negara-negara anggota, melainkan proposal perdamaian Gaza yang digagas oleh pemerintahan Donald Trump — dua dokumen dengan status hukum dan implikasi diplomatik yang jauh berbeda.
Dalam sebuah paparan yang beredar luas di media sosial, TA KSP Ulta Levenia menguraikan 20 poin tersebut sebagai dasar kesediaan Indonesia bergabung dalam BoP. Ia menekankan bahwa dokumen itu memuat jaminan perlindungan Palestina, mulai dari soal pemerintahan transisi, amnesti bagi anggota Hamas, hingga pathway menuju kemerdekaan Palestina. “Lucu kalau dibilang enggak ada poin yang mengadvokasi kemerdekaan Palestina di BoP,” ujarnya.
“Masalahnya bukan pada niat baik penjelasannya, tapi pada dokumen yang dijadikan rujukan. BoP Charter adalah kerangka kerja pembentukan forum perdamaian, ia tidak memuat skema tata kelola Gaza maupun masa depan negara Palestina. Yang dijelaskan itu adalah Trump Peace Plan, proposal kebijakan yang statusnya sama sekali berbeda,” ungkap romadhon Jasn, Aktivis Nusantara dalam keterangannya, Senin (9/3/2026).
Dua Dokumen, Dua Status Berbeda
Piagam Board of Peace, yang ditandatangani oleh negara-negara anggota termasuk Indonesia di sela Forum Ekonomi Dunia di Davos pada Januari 2026, bersifat sebagai dokumen konstitutif sebuah forum internasional. Ia mengatur mekanisme keanggotaan, kerangka kerja perdamaian secara umum, dan posisi AS dalam forum tersebut namun tidak secara spesifik menyebut Gaza, apalagi memuat 20 poin teknis tentang tata kelola wilayah.
Sementara itu, 20 poin yang diuraikan KSP merupakan bagian dari Trump’s Gaza Peace Plan, dokumen proposal kebijakan yang beredar dalam diskursus domestik Amerika Serikat. Proposal ini belum memiliki status hukum internasional yang mengikat, belum diratifikasi oleh pihak-pihak utama konflik, dan bukan merupakan lampiran resmi BoP Charter.
“Dalam diplomasi, perbedaan antara proposal, rencana kerja, dan piagam institusional bukan soal teknis semata, ini soal akuntabilitas. Jika Indonesia bergabung berdasarkan jaminan yang ada di dokumen A, tapi yang ditandatangani adalah dokumen B, maka posisi Indonesia menjadi rentan secara hukum maupun politik,” terang Romadhon.
Implikasi bagi Kebijakan Luar Negeri
Persoalan ini berpotensi memiliki dampak berlapis. Di tingkat domestik, publik Indonesia yang memiliki kepedulian tinggi terhadap isu Palestina terancam menerima gambaran yang tidak akurat mengenai dasar keikutsertaan Indonesia di BoP. Di tingkat internasional, ketidakpresisian narasi resmi dapat memperlemah posisi tawar Indonesia dalam forum yang sama.
Isu Palestina memiliki dimensi historis dan konstitusional yang kuat bagi Indonesia. Pembukaan UUD 1945 secara eksplisit menyebut penghapusan penjajahan di atas dunia. Karena itu, setiap komunikasi kebijakan yang menyangkut isu ini semestinya didasarkan pada pembacaan dokumen yang cermat dan verifikasi yang ketat sebelum disampaikan kepada publik.
“Ini bukan soal salah atau benar soal Palestina. Niat baiknya jelas ada. Tapi ketika orang dari lingkaran Istana menjelaskan dokumen internasional dengan rujukan yang keliru, yang terdampak bukan hanya citra lembaga, tapi juga kepercayaan publik terhadap seluruh arah kebijakan luar negeri pemerintah, ini tim KSP wajib di evaluasi karena menyangkut wibawa Presiden,” tegas Romadhon.
Klarifikasi Resmi Dinantikan
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Kantor Staf Presiden mengenai rujukan dokumen yang digunakan dalam paparan tersebut. Kalangan pengamat berharap pemerintah segera memberikan penjelasan yang jernih, bukan untuk memperpanjang polemik, melainkan untuk memastikan bahwa setiap pernyataan resmi yang menyangkut diplomasi internasional benar-benar merujuk pada dokumen yang tepat.
Dalam urusan diplomasi, ketelitian membaca dokumen bukan sekadar keutamaan akademik, ia adalah kebutuhan politik negara. Satu kesalahan kecil dalam mengidentifikasi rujukan dapat berujung pada kesalahan besar dalam membentuk persepsi publik atas kebijakan yang sejatinya strategis.
