Jakarta, 4 Agustus 2026 – Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul sepakat memperkuat kerja sama pemberantasan kejahatan transnasional, dengan fokus utama pada penanganan online scam atau penipuan daring. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2026) .
Dalam pernyataan pers bersama, Presiden Prabowo menekankan bahwa kejahatan lintas batas merupakan ancaman serius yang membutuhkan respons kolektif. “Kami sepakat mempererat kerja sama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional termasuk dalam penanganan online scam,” ujarnya .
Kerja Sama Konkret: Intelijen hingga Pelacakan Keuangan
Kedua pemimpin sepakat untuk mengoptimalkan mekanisme yang telah ada, seperti Indonesia-Thailand High Level Committee dan Indonesia-Thailand Security Dialogue, guna memperkuat koordinasi di sektor pertahanan dan keamanan . Beberapa bentuk kerja sama konkret yang disepakati meliputi:
- Pertukaran Informasi dan Intelijen: Untuk mendeteksi dini pergerakan sindikat lintas negara
- Investigasi Bersama (Joint Investigation): Membongkar jaringan utama dan para gembong kejahatan.
- Pelacakan Aliran Keuangan: Membekukan aset dan transaksi hasil tindak pidana .
- Koordinasi Penegakan Hukum: Memperkuat sinergi antar-aparat untuk membongkar jaringan kejahatan .
Transnational Referral Mechanism dan Apresiasi Pemulangan WNI
Indonesia dan Thailand juga mendukung pengembangan Transnational Referral Mechanism (TRM) sebagai terobosan untuk mempercepat perlindungan, identifikasi, dan pemulangan korban kejahatan transnasional secara aman dan bermartabat .
Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Thailand atas bantuan dan kerja sama erat dalam memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban online scam dari pusat-pusat penipuan di perbatasan Thailand . “Ini bantuan yang sangat berarti. Ini membuktikan eratnya hubungan antara Indonesia dan Thailand,” ujar Presiden Prabowo .
PM Thailand Anutin Charnvirakul menyampaikan bahwa masih ada sekitar 500 WNI yang menunggu untuk dipulangkan dan pemerintahnya akan mempercepat proses tersebut . Ia juga mengusulkan penguatan kerja sama penegakan hukum, intelijen, dan peningkatan kapasitas aparat di tingkat kawasan untuk memberantas kejahatan siber dan perdagangan orang yang saling terkait .
