Jakarta, 4 Agustus 2026 – Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menjadi sorotan setelah menerima serangkaian gelar kehormatan, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam waktu yang hampir bersamaan, ia dianugerahi gelar doktor kehormatan dari dua universitas terkemuka di Kazakhstan dan Singapura, serta menerima gelar adat dari masyarakat Lampung dan Nusa Tenggara Timur.
Kehormatan dari kancah internasional datang dari Universitas Nazarbayev, Kazakhstan, dan Universitas Nasional Singapura (NUS). Kedua lembaga pendidikan tersebut memberikan gelar doktor kehormatan (honoris causa) sebagai bentuk pengakuan atas kepemimpinan Jokowi di bidang pembangunan infrastruktur, kebijakan ekonomi inklusif, serta diplomasi yang dinilai visioner.
Dalam pidato penerimaannya di Singapura, Jokowi menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan untuk dirinya pribadi, melainkan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia yang telah bekerja keras membangun negara bersama-sama. Ia juga menekankan bahwa capaian Indonesia di mata dunia tidak terlepas dari kerja kolektif, bukan semata-mata karena peran individu.
Di dalam negeri, Jokowi juga menerima dua gelar adat dalam kunjungannya ke sejumlah daerah. Pertama, ia diangkat sebagai “Baginda Pemuka Bangsa” dari masyarakat adat Lampung dalam sebuah upacara sakral di Kedatun Keagungan. Kedua, ia dianugerahi gelar “Sesepuh Raja-Raja Timor” saat mengunjungi Nusa Tenggara Timur.
Pemberian gelar adat ini dinilai memiliki makna simbolis yang kuat. Menurut RKIH Muda, Romadhon, penerimaan gelar adat oleh tokoh nasional adalah bentuk penghormatan tertinggi dari masyarakat adat yang mengakar pada nilai-nilai budaya Nusantara. “Hal ini juga mencerminkan hubungan harmonis antara pemimpin pusat dan masyarakat lokal, di mana simbol-simbol budaya tetap dijunjung tinggi sebagai bagian dari identitas bangsa,” katanya kepada awak media, Selasa (4/8) di Jakarta.
Beragam respons muncul di masyarakat. Sebagian mengapresiasi pengakuan internasional terhadap prestasi Jokowi, namun tidak sedikit yang mengkritik karena dianggap terlalu banyak menerima penghargaan di luar negeri sementara masih banyak pekerjaan rumah di dalam negeri yang belum terselesaikan.
Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Dr. Firman Noor, menilai gelar-gelar ini merupakan bentuk soft diplomacy yang positif bagi citra Indonesia. Ia menambahkan bahwa pengakuan dari lembaga asing menunjukkan kebijakan Indonesia dianggap berhasil dan menjadi rujukan di kancah global.
Sementara itu, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Dr. Adi Prayitno, menyoroti aspek politik dari pemberian gelar adat. Menurutnya, safari Jokowi ke daerah-daerah dengan menerima gelar adat adalah bagian dari strategi membangun kembali pengaruh dan menjaga relevansi politiknya di mata masyarakat.
RKIH Muda menyambut baik pengakuan internasional maupun kultural yang diterima Jokowi. Deretan penghargaan dan gelar yang diterima Jokowi menunjukkan bahwa kontribusi dan dedikasinya selama memimpin bangsa mendapat tempat di hati rakyat dan dihormati di kancah dunia. Ini adalah warisan budaya dan diplomasi yang patut dijaga.
Terlepas dari pro dan kontra, deretan gelar yang diterima Jokowi menunjukkan bahwa figur mantan presiden masih menjadi magnet perhatian publik. Baik sebagai bentuk pengakuan internasional maupun legitimasi kultural, Jokowi tetap menjadi salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam percaturan politik dan sosial di Indonesia saat ini.
