Oleh : MP BPJS
Agus Susanto Antek Asing dan Aseng di BPJS Ketenagakerjaan Catatan ketujuh bagian akhir. Background-nya Tidak Dikenal Publik Dan Tak Proporsional Pimpin BPJS TK. Presiden Jokowi Diminta Evaluasi Ulang.
Tak Dikenal Publik, Agus Susanto dirut BPJS TK dari Latar Belakang Karyawan Bank. BPJS Dicurigai Akan Profit Oriented.
Presiden Jokowi diingatkan agar melakukan evaluasi ulang terhadap Dirut Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan tersebut. Ini menunjukkan ketidakjelasan masa depan pengelolaan BPJS, terutama BPJS Ketenagakerjaan.
Hal ini diperparah lagi dengan komposisi direksi BPJS TK yang tidak proporsional. Dari 7 orang Direksi itu, paling tidak 2 orang lagi harus berasal dari internal. Sebab kalau tidak mempertimbangkan keseimbangan internal dan eksternal, pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan ke depan bisa babak belur.
Presiden Jokowi dan jajaran kabinetnya mesti lebih peka melihat proporsionalitas itu. Belum terlambat, masih bisa dievaluasi.
BPJS Ketenagakerjaan ini malah dipimpin oleh seorang karyawan bank swasta yang berasal dari CIMB Niaga yakni salah satu Grup Lippo. Lippo Group adalah sebuah perusahaan besar di Indonesia yang didirikan oleh Mochtar Riady. Grup ini memulai usaha dengan Bank Lippo yang telah berganti nama dan berubah posisi sahamnya menjadi Bank CIMB Niaga. Perusahaan ini kemudian mengembangkan diri di usaha properti yang kemudian berkembang di Indonesia, Tiongkok dan beberapa negara lainnya. Selain di usaha properti juga melakukan pengembangan bisnis eceran, telekomunikasi, dan berbagai jenis usaha lainnya. Grup Lippo ini juga diketahui turut aktif sebagai tim pemenangan dalam suksesi Jokowi dalam Pilpres lalu.
Komposisi direksi yang dipimpin oleh orang keuangan dan perbankan itu sangat tidak relevan bagi pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan yang harus mengedepankan pelayanan dan pro kemanusiaan.
Jangan sampai BPJS Ketenagakerjaan ini malah akan memprioritaskan pencapaian profit oriented, atau malah sibuk mencari uang untuk investasi semata. Ingat, BPJS Ketenagakerjaan itu harus mengarus-utamakan manfaat program BPJS bagi peserta, baik dari kalangan pekerja dan masyarakat luas.
Agenda meningkatkan kepesertaan, menagih iuran dan pengembangan investasi dana amanah BPJS Ketenagakerjaan, tetap diperlukan, namun kemanfaatan BPJS bagi peserta harus tetap menjadi substansi. Bukan menjadi agenda kesekian. Itu yang utama, mengedepankan manfaat BPJS bagi peserta.
Presiden Jokowi harus membuka evaluasi yang transparan kepada publik tentang kinerja Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang lama, dan juga komposisi Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang baru. Sebab, jika dilakukan sembunyi-sembunyi, dipastikan akan banyak ekses negatif yang akan menimbulkan gejolak yang tidak baik di masyarakat.
Dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan yang sekitar Rp246 triliun banyak tantangannya. Tidak hanya menjamin kesejahteraan para pekerja di Indonesia, melainkan harus memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia.
Ini tantangan baru, karena dulu yang berbadan hukum persero, yang profit oriented, sekarang menjadi badan hukum publik yang nonprofit, tentunya fokus kepada pelayanan, dan tidak hanya itu, tetapi manfaat kepada peserta menjadi prioritas utama.
Agus Susanto alih-alih malah rajin menjadi teman Ahok (Gubernur DKI Jakarta) yang maju kembali menjadi cagub DKI Jakarta. 1200 an pengendara Gojek ramai-ramai mendatangi kantor pusat BPJS TK untuk mendapatkan bantuan kartu BPJS TK secara gratis dari BPJS TK. Saat itu juga Ahok datang, padahal tidak ada hubungannya antara Ahok, BPJS TK dan Gojek.
Bantuan stimulus itu jumlahnya capai rp 16.800 per orang selama 3 bulan, menelan biaya sejumlah rp 60jt lebih. Modus membantu pekerja informal dengan manfaatkan dana amanah BPJS TK, yang sebetulnya sejak berubah dari PT Jamsostek (BUMN) menjadi BPJS yang merupakan badan hukum publik, model stimulan tersebut sudah tidak bisa lagi dijalankan. Agus Susanto pada kesempatan itu juga menyatakan BPJS TK Siap mendukung Ahok dalam pembangunan proyek MRT dan IRT (http://m.detik.com/finance/read/2016/04/17/153052/3189892/4/bpjs-ketenagakerjaan-siap-dukung-ahok-biayai-proyek-mrt-dan-lrt). Kehadiran Ahok dan statemen dukungan Agus tersebut menguatkan bahwa Agus Susanto Teman Ahok. Semakin jelas agus susanto yang merupakan kaki tangan boss lippo grup dan juga teman ahok sangat kental nuansa keterkaitan sebagai antek asing dan aseng di BPJS TK. BPJS TK dengan aset total rp 247 T tentu menjadi incaran kelompok asing dan aseng teman Agus Susanto.
