Menilik Wajah Baru Intelijen Keamanan Polri di Usia ke-80: Antara Prestasi Stabilitas, Modernisasi Layanan, dan Komitmen Reformasi Kultural di Mata Masyarakat.
JAKARTA – Di balik dinding kaca markas besar yang dingin, korps intelijen keamanan kini merayakan delapan dekade eksistensinya. Tanggal 2 Januari 2026 bukan sekadar seremoni potong tumpeng bagi Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polri, melainkan pengingat perjalanan panjang korps “Tanpa Nama, Tanpa Wajah”. Tahun 2025 dilewati dengan dinamika adrenalin tinggi; dari menjaga kondusivitas pasca-transisi politik hingga melayani jutaan SKCK digital. Intelkam kini tampil lebih modern, meski ekspektasi publik yang menggunung tetap menempel ketat di pundak mereka.
Secara statistik, capaian Intelkam sepanjang setahun terakhir layak mendapat jempol. Angka kepercayaan publik terhadap Polri yang menyentuh 79,8 persen di penghujung 2025 bukan hadiah gratisan. Ini adalah hasil kerja senyap memetakan potensi konflik horizontal yang nyaris pecah di beberapa titik rawan. Namun, di balik angka manis itu, masih ada catatan pinggir soal “intel yang terlalu sensitif” terhadap kritik di media sosial. Publik merindukan sosok intelijen yang tidak hanya jago memantau, tapi juga jago mengayomi tanpa perlu terlihat.
Komentar di ruang publik tahun ini memang lebih berwarna. Ada apresiasi atas gerak cepat menangkap sinyal terorisme siber, namun ada juga sentilan agar intelijen tidak masuk ke ranah privasi. Sentimen ini menjadi cermin bagi institusi untuk terus berbenah. Di tengah pro-kontra itu, muncul suara dari masyarakat sipil yang memberikan perspektif jernih, memadukan kritik pedas dengan dukungan moril yang tulus bagi para pengawal keamanan negara agar tidak salah langkah dalam menjalankan tugasnya.
Romadhon Jasn, Ketua Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) yang aktif memantau isu keamanan, melihat bahwa dinamika ini adalah tanda kedewasaan demokrasi. Ia menekankan bahwa kritik masyarakat bukanlah serangan, melainkan bentuk rasa sayang agar Intelkam tidak salah arah dalam bertindak. “Intelijen kita harus semakin cerdas; berani mengkritik diri sendiri sebelum dikritik publik, agar setiap langkahnya dirasakan sebagai pelindung, bukan bayang-bayang yang menakutkan,” ujar Romadhon Jasn, dalam keterangannya kepada awak media, Jumat (2/1/2026) di Jakarta.
Di sudut-sudut markas, para personel yang membaca analisis seperti ini banyak yang tersenyum simpul. Ada semangat yang menyala karena kritik kini dianggap sebagai navigasi, bukan hambatan. Mereka menyadari bahwa di era keterbukaan, menjadi intelijen yang berwibawa jauh lebih efektif daripada menjadi intelijen yang ditakuti. Modernisasi perangkat analisis data di tahun 2025 terbukti membantu personel bekerja lebih taktis dan meminimalisir kesalahan prosedur di lapangan yang selama ini sering dikeluhkan.
Namun, tantangan ke depan tetaplah terjal. Reformasi kultural adalah pekerjaan rumah yang belum tuntas sepenuhnya. Publik masih menyoroti integritas oknum di lapangan yang terkadang “offside” atau berlebihan dalam merespons dinamika sipil. Oleh karena itu, ketegasan Polri dalam menjatuhkan sanksi etik sepanjang tahun lalu dipandang sebagai langkah berani untuk menjaga marwah institusi. Harapannya, di tahun 2026 ini, tidak ada lagi personel yang merasa kebal hukum hanya karena bekerja di balik layar.
Menyikapi hal tersebut, Romadhon kembali memberikan dorongan moral agar Polri tidak kecil hati dengan banyaknya tuntutan publik yang masuk. Menurutnya, kepercayaan rakyat adalah nyawa bagi setiap anggota intelijen di lapangan karena informasi valid justru sering datang dari kedekatan dengan warga. “Saya melihat ada kemauan baik dari internal Polri untuk menyerap kritik. Saya yakin Intelkam tidak alergi pada perbedaan pendapat, karena itulah nyawa dari demokrasi kita,” kata Romadhon Jasn.
Memasuki tahun 2026, wajah Intelkam Polri diprediksi akan semakin humanis dan berbasis teknologi. Penggunaan kecerdasan buatan dalam memetakan gangguan keamanan harus tetap dibarengi dengan empati. Stabilitas ekonomi nasional sangat bergantung pada rasa aman yang diciptakan oleh korps ini. Jika Intelkam mampu menjaga keseimbangan antara keamanan dan kebebasan berpendapat, maka investasi akan mengalir lancar dan masyarakat bisa beraktivitas tanpa merasa diawasi secara berlebihan oleh negaranya sendiri.
Dukungan dari lembaga pemerintah dan DPR juga mengalir, terutama terkait efisiensi anggaran yang digunakan untuk penguatan sumber daya manusia. Intelijen yang mumpuni bukan hanya soal alat sadap canggih, melainkan soal daya analisis yang tajam dan hati yang bersih. Semangat ini yang harus terus dirawat oleh setiap insan Bhayangkara di fungsi intelijen, agar peringatan hari jadi ke-80 ini benar-benar menjadi titik balik menuju institusi yang semakin dicintai rakyat.
Sebagai penutup, optimisme tetap menjadi napas utama dalam merespons setiap gejolak yang ada di lapangan. Masyarakat sipil siap berdiri di belakang Polri sejauh institusi tersebut tetap setia pada konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia sebagai fondasi utama. “Publik tidak perlu ragu, saya melihat proses pembangunan sistem intelijen yang lebih cerdas dan beradab sedang berjalan, di mana keamanan nasional tetap menghormati hak asasi,” pungkas Romadhon Jasn meyakinkan publik.
