JAKARTA – Dermaga Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke kini berada di titik nadir. Per 1 Januari 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menginjak pedal rem dengan memberlakukan moratorium izin pangkalan kapal baru. Langkah drastis ini diambil bukan tanpa alasan: kemacetan di kolam labuh telah mencapai level “lampu merah” yang mengancam keselamatan dan ekonomi nelayan.
Secara teknis, rasio antara luas dermaga dengan jumlah armada yang bersandar sudah tidak lagi masuk akal. Kepadatan ini memicu efek domino, mulai dari antrean bongkar muat yang berhari-hari hingga penurunan kualitas mutu ikan akibat sanitasi yang buruk. Penataan ulang kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan darurat manajerial yang harus segera dieksekusi.
Direktur Gagas Nusantara Maritim, Romadhon Jasn, menilai kebijakan ini sebagai tindakan “penyelamatan” terhadap kepastian hukum dan usaha. “Moratorium ini adalah sinyal tegas bahwa negara tidak boleh membiarkan anarki di ruang laut. Tanpa pembatasan, hak-hak nelayan yang sudah ada justru terinjak-alih oleh kesemrawutan yang tidak terkendali,” ujar Romadhon dalam keterangannya, Jumat (2/1/2026).
Di sisi lain, kebijakan ini memantik keresahan bagi pemilik modal yang berencana menambah armada di Jakarta. Mereka mengkhawatirkan pembengkakan biaya logistik jika harus berpangkalan di luar Muara Angke. Namun, pemerintah berdalih bahwa konsentrasi beban di satu titik hanya akan mempercepat kebangkrutan ekosistem pelabuhan dalam jangka panjang.
Romadhon Jasn menekankan bahwa moratorium harus dipandang sebagai pintu masuk audit fasilitas. “Kritik pelaku usaha adalah alarm bagi pemerintah untuk segera memperbaiki infrastruktur pelabuhan penyangga. Namun secara prinsip, menghentikan izin baru adalah langkah cerdas untuk mencegah kolapsnya operasional di Muara Angke,” tambahnya.
Isu lingkungan juga menjadi faktor kunci. Tekanan penangkapan ikan di Teluk Jakarta sudah melampaui batas kemampuan alam untuk pulih (overfishing). Dengan membatasi pangkalan kapal baru, KKP secara tidak langsung sedang mengatur ulang intensitas eksploitasi laut agar stok ikan tetap terjaga untuk generasi mendatang, sebuah langkah yang selaras dengan prinsip ekonomi biru.
Romadhon Jasn melihat ada peluang transformasi besar di balik kebijakan yang terlihat “menekan” ini. “Negara sedang memaksa kita bergerak menuju efisiensi. Dengan jumlah kapal yang terukur, kepastian sandar dan kecepatan logistik justru akan meningkat. Inilah yang kita sebut sebagai penegakan hukum yang mendatangkan kemanfaatan ekonomi,” tegas Romadhon.
Pemerintah menjanjikan bahwa moratorium ini bersifat dinamis. Evaluasi berkala akan dilakukan seiring dengan progres digitalisasi pengaturan pangkalan. Targetnya jelas: pada akhir 2026, Muara Angke harus bertransformasi menjadi pelabuhan yang lebih akuntabel, di mana setiap kapal memiliki slot yang pasti dan transparansi layanan yang terjamin.
Kolaborasi antara KKP dan Pemprov DKI Jakarta menjadi tumpuan agar redistribusi pangkalan ke wilayah penyangga berjalan mulus. Pemerintah diharapkan memberikan insentif bagi kapal-kapal yang bersedia pindah pangkalan, sehingga denyut ekonomi perikanan tidak terhenti, melainkan tersebar lebih merata dan tidak lagi menumpuk di satu titik jenuh.
Sebagai penutup, Romadhon Jasn mengajak publik melihat moratorium ini sebagai langkah besar menuju kedaulatan maritim yang modern. “Hari ini kita memilih untuk berbenah daripada membiarkan kehancuran. Moratorium ini adalah komitmen untuk menghadirkan wajah baru perikanan Indonesia yang lebih tertib, profesional, dan bermartabat di mata internasional,” pungkasnya.
