Jakarta, Indonesia visionser-. Keterlibatan anggota Polri dalam setiap pembongkaran rumah rumah warga mendapat respon dari bebrapa kalangan, kali ini satang dari Bambang Widodo Umar. Pengamat Kepolisian ini menilai Polri diperbolehkan mendapatkan dana dari perintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait pengamanan. Namun polisi dilarang menerimanya dari swasta.
“Jadi Polri lembaga pemerintah. Itu tidak boleh menerima uang dari swasta, tetapi kalau lembaga pemerintah menerima dari pemda, sesama lembaga pemerintah boleh,” kata Bambang di Jakarta Jumat (13/5/2016).
Bambang menambahkan jika dana tersebut dari Pemprov DKI diperbolehkan, namun harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Tentu saja harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan pertanggungjawaban keuangan negara.
“Tidak boleh dipakai begitu saja. Habis, hilang, tidak ada tanggung jawab. Itu tetap nanti dipertanggungjawabkan,” sambungnya
Misalkan ada pemeriksaan dari BPK. Nanti pasti ditanyakan. Sebelumnya Polri dan TNI dianggap telah menerima uang untuk penggusuran Kalijodo dari salah satu peruhaan properti. Tambah Bambang (MR. Vis)
POLRI tidak diperbolehkan terima Uang dari swasta
Jakarta, Indonesia visionser-. Keterlibatan anggota Polri dalam setiap pembongkaran rumah rumah warga mendapat respon dari bebrapa kalangan, kali ini satang dari Bambang Widodo Umar. Pengamat Kepolisian ini menilai Polri diperbolehkan mendapatkan dana dari perintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait pengamanan. Namun polisi dilarang menerimanya dari swasta.
“Jadi Polri lembaga pemerintah. Itu tidak boleh menerima uang dari swasta, tetapi kalau lembaga pemerintah menerima dari pemda, sesama lembaga pemerintah boleh,” kata Bambang di Jakarta Jumat (13/5/2016).
Bambang menambahkan jika dana tersebut dari Pemprov DKI diperbolehkan, namun harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Tentu saja harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan pertanggungjawaban keuangan negara.
“Tidak boleh dipakai begitu saja. Habis, hilang, tidak ada tanggung jawab. Itu tetap nanti dipertanggungjawabkan,” sambungnya
Misalkan ada pemeriksaan dari BPK. Nanti pasti ditanyakan. Sebelumnya Polri dan TNI dianggap telah menerima uang untuk penggusuran Kalijodo dari salah satu peruhaan properti. Tambah Bambang (MR. Vis)
