Jakarta – Rapat paripurna DPR diwarnai hujan interupsi terkait keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu kota Israel. Bahkan, Trump berencana memindahkan kedutaan besar AS ke Yerusalem.
Interupsi disampaikan oleh fraksi-fraksi partai sebelum agenda persetujuan dewan atas pencalonan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan calon Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dimulai.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Sebelum Fadli menyampaikan agenda rapat paripurna, Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati menyampaikan pernyataan sikap atas keputusan Trump.
“Kami menentang secara tegas rencana Pemerintah AS untuk memindahkan Kedutaan Besar AS di Tel Aviv ke Yerusalem (Al-Quds). Langkah ini jelas telah melecehkan dunia internasional karena mengingkari sejarah, realitas politik dan hukum internasional,” kata Reni di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12).
Fraksi PPP mendorong agar pemerintah dan DPR RI melakukan diplomasi dengan menggalang negara-negara lain untuk menolak keputusan Trump itu.
“Kami juga mendesak DPR RI untuk menggunakan berbagai instrumen yang dimiliki seperti kepesertaan DPR RI dalam keanggotaan forum parlemen internasional,” tegas Reni.
Bahkan secara tegas, Reni mengajak pemerintah dan masyarakat Indonesia memboikot produk-produk Amerika Serikat yang dijual di Indonesia sebagai bentuk protes.
“Pemboikotan itu ingin memberi pesan bahwa bangsa Indonesia mendorong secara serius atas kemerdekaan Palestina dan menolak segala upaya pelemahan dan perjuangan rakyat Palestina,” ujarnya.
Selain Reni, anggota Fraksi PDIP Aria Bima menganggap keputusan Trump menunjukkan negeri Paman Sam mengedepankan kepentingan-kepentingan sendiri, yang berpotensi menyulut konflik baru di Timur Tengah.
“Pernyataan sepihak AS tersebut akan memicu timbulnya konflik baru di Timur Tengah dan menutup harapan akan timbulnya perdamaian sebaliknya dapat memicu konflik baru yang memperparah konflik di Timur Tengah,” tuturnya.
Arya menjelaskan, sejak dahulu Indonesia telah berkomitmen akan membantu kemerdekaan Palestina. Presiden RI pertama Soekarno secara eksplisit telah menyatakan bahwa Indonesia bersama-sama bangsa Asia-Afrika mendukung kemerdekaan Palestina dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung 1955.
“Terhadap pengakuan sepihak AS tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menolak tegas pernyataan Presiden AS dan mendorong DPR RI selaku wakil rakyat untuk mengeluarkan sikap mengecam keras terhadap sikap Presiden AS itu,” ungkapnya.
Protes atas kebijakan Trump juga datang dari Fraksi Partai NasDem. Anggota Fraksi Partai NasDem Kurtubi menambahkan, meyakini bahwa upaya-upaya resolusi konflik yang dilakukan melalui proses perdamaian multilateral bersama lembaga-lembaga internasional terkait adalah usaha yang tepat untuk menjaga perdamaian di tanah Palestina dan Israel.
Proses perdamaian, dan bukan tindakan sepihak harus tetap dijalankan dan menjadi acuan bagi terciptanya solusi damai antara Israel dan Palestina.
“Karena itu, kami mendesak, hasil sidang darurat yang akan segera diselenggarakan oleh Dewan Keamanan PBB dapat menghentikan tindakan sepihak Amerika Serikat tersebut,” tukasnya.
Untuk diketahui, Presiden Amerika Serikat Donald Trump hari ini secara resmi mengumumkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dalam pidatonya di Gedung Putih.
“Hari ini kita akhirnya mengakui: Yerusalem adalah ibu kota Israel,” kata Trump, seperti dilansir harian the New York Times, Kamis (7/12).
“Ini bukan hanya pengakuan dari kenyataan yang sudah ada, tapi juga hal yang harus dilakukan.”
Pengakuan Trump ini mengakhiri kebijakan AS selama ini yang menolak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel sejak Negeri Bintang Daud itu berdiri pada 1948. (vis)
