Indonesia Visioner
  • BERANDA
  • PERISTIWA
  • POLHUM
  • EKONOMI
  • VIDEO
  • ENTERTAINMENT
  • LUAR NEGERI
  • LIPUTAN DISKUSI
  • LIFESTYLE
  • RESENSI
  • SPORT
  • OPINI
  • INDEKS
No Result
View All Result
Indonesia Visioner
No Result
View All Result

Wasekum PTKP Komisariat MIPA UM Tolak Tegas Dwi Fungsi Abri

by Visioner Indonesia
Maret 7, 2019
in HUKUM
Reading Time: 1min read
Wasekum PTKP Komisariat MIPA UM Tolak Tegas Dwi Fungsi Abri

Visioner.id, Malang – Ketika dwi fungsi ABRI dikembalikan, maka apa bedanya rezim setelah reformasi dengan rezim orba. Dengan kembalinya dwi fungsi ABRI maka tuntutan 98 serasa dikhianati.

Begitulah yang dikemukakan oleh Muhammad Faisal M A selaku Wasekum PTKP HMI Cabang Malang Komisariat MIPA UM 1439-1440 H. Pada hari Kamis, (07/03/2019).

Faisal yang kerap disapa ical ini mengutarakan bahwasanya Tupoksi dari bidang militer berbeda dengan aparat sipil. Karena Militer bekerja dengan satu komando , dan dengan cepat dan tegas dalam mengambil keputusan serta menolak hal yang berbeda dari prinsip TNI. Sedangkan aparat sipil lebih condong berkarakter yang menerima dinamika perubahan keputusan dengan cepat. Katanya.

“Karakter Militer tidak sesuai ketika Militer berkecimpung dalam pemerintahan. Lagi pula dalam melaksanakan tugasnya berfungsi sebagai alat pertahanan negara, dimana militer sebagai penangkal ancaman dari luar, sebagai penindak terhadap bentuk ancaman dan sebagai pemulih kondisi kemanan negara. dengan tugas pokok yang sudah jelas seperti itu, militer sangatlah tidak tepat ketika ikut masuk dalam tataran pemerintah“. Tegasnya.

Lanjutnya, bahwasanya dalam tahun politik seperti ini banyak sekali isu – isu yang beredar. baik isu benar ataupun isu hoax. seperti isu kembalinya dwifungsi ABRI ini, ketika dwifungsi dikembalikan seperti zaman orde baru sangatlah bertentangan dengan cita – cita masyarakat yang memperjuangkan reformasi. dimana tuntutan dihapusnya dwifungsi ABRI ini adalah salah satu tuntutan yang dibawa oleh pejuang reformasi. Hal ini juga akan berdampak bagi perkembangan bangsa kedepannya. karena akan membawa masalah yang terulang seperti beberapa puluh tahun lalu. Tambahnya.

Faisal pun mengharapkan sebagai seorang kader wajib untuk peka terhadap masalah sosial politik yang berada di bangsa Indonesia. Bangunlah sikap untuk tidak acuh terhadap masalah politik yang sedang berkembang dan mulai menggerogoti bangsa ini. jangan biarkan suatu masalah yang telah menjadi sejarah untuk terulang lagi. tutur faisal diakhir wawancara. (Tm).

Previous Post

GERAKAN PEMUDA NUSANTARA MENDUKUNG APCRI.

Next Post

BEM Se Jabodetabeka – Banten Sebut Jokowi Gagal Pimpin Indonesia. Kartu Merah Untuk Jokowi

Related Posts

KPK Ungkap Jalur Mandiri Jadi Ladang Korupsi: 73 Kursi Unsoed “Dijual”, Tarifnya Rp50-500 Juta
HUKUM

KPK Ungkap Jalur Mandiri Jadi Ladang Korupsi: 73 Kursi Unsoed “Dijual”, Tarifnya Rp50-500 Juta

Agustus 23, 2026
KPK Duga Ada Peran Guru di Kasus Korupsi Penerimaan Maba Unsoed, Harga Kursi Rp50-500 Juta
HUKUM

KPK Duga Ada Peran Guru di Kasus Korupsi Penerimaan Maba Unsoed, Harga Kursi Rp50-500 Juta

Agustus 22, 2026
KPK OTT Rektor Unsoed: Jual Beli Kursi di Tiga Fakultas, Kampus Lain Ikut Dievaluasi
HUKUM

KPK OTT Rektor Unsoed: Jual Beli Kursi di Tiga Fakultas, Kampus Lain Ikut Dievaluasi

Agustus 22, 2026
Menteri LH: 355 Perusahaan Berpotensi Disegel Akibat Karhutla, 4 Korporasi Sudah Diselidiki
HUKUM

Menteri LH: 355 Perusahaan Berpotensi Disegel Akibat Karhutla, 4 Korporasi Sudah Diselidiki

Agustus 22, 2026
4 Korporasi Diselidiki Terkait Karhutla Kalbar, Mensesneg Ancam Cabut Izin
HUKUM

4 Korporasi Diselidiki Terkait Karhutla Kalbar, Mensesneg Ancam Cabut Izin

Agustus 22, 2026
Polisi: Sindikat Uang Palsu Rp36 Miliar di Tangsel Incar Bank Swasta, Pakai Skema 3:1
HUKUM

Polisi: Sindikat Uang Palsu Rp36 Miliar di Tangsel Incar Bank Swasta, Pakai Skema 3:1

Agustus 22, 2026

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TERKINI

KPK Ungkap Jalur Mandiri Jadi Ladang Korupsi: 73 Kursi Unsoed “Dijual”, Tarifnya Rp50-500 Juta

Menteri P2MI Beberkan Modus Jebakan PMI di Balik Gaji Fantastis: Ini Langkah Nyata Pengawasan

Polda Metro Hadirkan Layanan SIM Gratis hingga Servis Motor untuk Ribuan Ojol di Kopdar Kebangsaan

Wapres Gibran Gendong Bayi Korban Gempa di Flores, Janji Bantu Biaya Kuliah Hingga Selesai

Desil Difokuskan untuk Subsidi BBM Bakal Dikaji Ulang, Pemerintah Tunggu Sensus Ekonomi Rampung

Momen Prabowo Telepon di Tengah Rapat, Minta Pengiriman Bantuan Karhutla Kalteng Dipercepat

TERPOPULER

KPK Ungkap Jalur Mandiri Jadi Ladang Korupsi: 73 Kursi Unsoed “Dijual”, Tarifnya Rp50-500 Juta

Menteri P2MI Beberkan Modus Jebakan PMI di Balik Gaji Fantastis: Ini Langkah Nyata Pengawasan

Polda Metro Hadirkan Layanan SIM Gratis hingga Servis Motor untuk Ribuan Ojol di Kopdar Kebangsaan

Wapres Gibran Gendong Bayi Korban Gempa di Flores, Janji Bantu Biaya Kuliah Hingga Selesai

Desil Difokuskan untuk Subsidi BBM Bakal Dikaji Ulang, Pemerintah Tunggu Sensus Ekonomi Rampung

Momen Prabowo Telepon di Tengah Rapat, Minta Pengiriman Bantuan Karhutla Kalteng Dipercepat

  • About
  • Redaksi
  • Marketing & Advertising
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Email
  • Login
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • PERISTIWA
  • POLHUM
  • EKONOMI
  • VIDEO
  • ENTERTAINMENT
  • LUAR NEGERI
  • LIPUTAN DISKUSI
  • LIFESTYLE
  • RESENSI
  • SPORT
  • OPINI
  • INDEKS

Indonesia Visioner - All Rights Reserved