JAKARTA – Menyoal pernyataan Ketua Tim Hukum BPN Prabowo Sandi Bambang Widjojanto, Yang menduduh dugaan maladministrasi calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin, bahwa pihaknya memiliki bukti kuat bahwa Mustasyar PBNU tersebut masih menduduki jabatan di salah satu BUMN kala berkontestasi di Pilpres 2019. Maka hemat kami, apa yg dituduhkan itu sangat tidak tepat dan menyesat kan.
Perlu ditegaskan, bahwa posisi Pak Kiyai Maruf Amin sebagai Dewan Pengawasan Syaria pada dua Bank Syaria tersebut adalah ditugaskan oleh Dewan Syaria Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Artinya mempersoalkan posisi Pak Kiyai Maruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah di kedua Bank tersebut namun tetap maju sebagai Cawapres, seharusnya disampaikan kepada pihak KPU sejak awal, Dan mempersoalkan hal tersebut, sama saja mempersoalkan peran MUI sebagai lembaga yangg merefresentasikan Umat Islam untuk terlibat dalam pengawasan praktek pelaksanaan sistem keuangan di Bank Syariah.
Dan tuduhan sepihak tersebut sangat tidak bijaksana, berbahaya dan berpotensi menghilangkan peran MUI sebagai lembaga yg memang memiliki kewenangan mengawasi praktek keuangan Syariah di Indonesia, sekaligus tuduhan yang serius terhadap standar moral seorang mantan Ketua MUI, Seorang Kyai/Ulama besar bagi Umat Islam di Indonesia yang tentunya sangat menyakiti perasaan Umat Islam. Untuk itu kami menuntut permohonan maaf dari team hukum BPN kepada Kyai Makruf Amien khususnya dan juga sekaligus permohonan maaf kepada Umat Islam Indonesia atas tuduhan serius tersebut. Dan mencabut semua bentuk tuduhan mengenai status Kyai Makruf di BUMN. Sekaligus kami menyerukan kepada Umat Islam di Indonesia untuk tidak terpancing emosi atas tuduhan team hukum BPN Prabowo tersebut. InsyaAllah Kyai Makruf akan dilindungi oleh Allah SWT. atas tuduhan tidak mendasar tersebut. Disampaikan di Jakarta, 19 Juni 2019 oleh Ahmad Nawawi (Koordinator Nasional Jaringan Muda Mathla’ul Anwar untuk Jokowi-Maruf Amin). (Adt).
