Indonesia Visioner
  • BERANDA
  • PERISTIWA
  • POLHUM
  • EKONOMI
  • VIDEO
  • ENTERTAINMENT
  • LUAR NEGERI
  • LIPUTAN DISKUSI
  • LIFESTYLE
  • RESENSI
  • SPORT
  • OPINI
  • INDEKS
No Result
View All Result
Indonesia Visioner
No Result
View All Result

Komite Pemuda Mahasiswa Indonesia Menilai Kebijakan DPR RI Merevisi UU KPK langkah yang tepat Dalam Pencegahan Korupsi.

by Visioner Indonesia
September 25, 2019
in Nasional
Reading Time: 1min read
Komite Pemuda Mahasiswa Indonesia Menilai Kebijakan DPR RI Merevisi UU KPK langkah yang tepat Dalam Pencegahan Korupsi.
0
SHARES
15
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA – Puluhan Mahasiswa dan Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Komite Pemuda Mahasiswa Indonesia (KPMI) menggelar aksi mendukung kebijakan DPR RI untuk merevisi UU KPK yang sempat menjadi kontrovesial di sebagaian kalangan masyarakat.

Menurut Koordinator KPMI Souwakil menilai Revisi undang – undang KPK merupakan langkah yang baik dan penataan lembaga anti korupsi tersebut agar lebih efektif dalam pencegahan korupsi di Indonesia.

“Kami percaya bahwa masyarakat telah melek politik, Sehingga mereka mencermati pro dan kontra dari intisari terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara dan langkah DPR RI sudah sangat baik untuk penataan lembaga KPK serta dalam menentukan mekanisme check and balance dengan adanya dewan pengawas” Tutur Souwakil di Jakarta, senin, (23/09/2019)

Selain itu, lanjutnya, Souwakil menjelaskan berdasarkan hasil survei, masyarakat juga setuju dengan hasil dewan pengawas tersebut.

“Masyarakat sangat menginginkan Revisi UU KPK itu mesti dilakukan dalam rangka penataan yang lebih efektif KPK dalam pencegahan korupsi di negeri ini” Paparnya

Sebelumnya, Souwakil pun  juga menjelaskan beberapa poin yang telah disepakati antara pemerintah dan DPR untuk direvisi antara lain adalah soal kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum dari pihak eksekutif tetapi dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen.

Lebih jauh, Souwakil menjelaskan pertentangan Lembaga Pegawai KPK atas keputusan DPR RI dan presiden merupakan pembangkangan terhadap hukum dan pemerintahan.

“Penolakan Revisi Undang –Undang KPK Oleh Komisioner KPK Dan Pegawai KPK Adalah Pembangkangan Terhadap Hukum Dan Presiden” Tutup Souwakil

Previous Post

Presiden Jokowi Tidak Merestui RUU KUHP Di Sahkan DPR RI

Next Post

Hendak ke Jakarta ikut Aksi dengan Mahasiswa, Ratusan Pelajar Dihadang Petugas di Stasiun Bogor

Related Posts

Rapat Paripurna DPR Hari Ini: RUU PPRT dan RUU PSdK Disahkan
Nasional

Rapat Paripurna DPR Hari Ini: RUU PPRT dan RUU PSdK Disahkan

April 21, 2026
MPR Puji Langkah Presiden Prabowo Prioritaskan MBG untuk Anak yang Membutuhkan
Nasional

MPR Puji Langkah Presiden Prabowo Prioritaskan MBG untuk Anak yang Membutuhkan

April 19, 2026
TNI Akan Bangun Batalyon Pembangunan di Seluruh Kabupaten
Nasional

TNI Akan Bangun Batalyon Pembangunan di Seluruh Kabupaten

April 19, 2026
PDIP Kritik Pemerintah Soal Kenaikkan Harga BBM Non Subsidi
Ekonomi

PDIP Kritik Pemerintah Soal Kenaikkan Harga BBM Non Subsidi

April 19, 2026
Seskab Teddy Soroti Fenomena ‘ Inflasi Pengamat’
Nasional

Seskab Teddy Soroti Fenomena ‘ Inflasi Pengamat’

April 11, 2026
Dianggap Berjarak dengan Pemerintah, Ombudsman akan Benahi Internal
Nasional

Dianggap Berjarak dengan Pemerintah, Ombudsman akan Benahi Internal

April 11, 2026

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TERKINI

Pondasi Sistem Logistik Nasional: Refleksi Pengabdian dan Estetika Konstitusi

Oknum Anggota DPRD Sultra Diduga Gelapkan Pajak Melalui Yayasan/Kampus

Musyawarah Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Wongsorejo Tegaskan Konsolidasi dan Penguatan Basis Dukungan

Musyawarah Kecamatan Partai Golkar Rogojampi Perkuat Konsolidasi dan Soliditas Kader

Tantangan Kemenkes: 1 Juta Anak Belum Imunisasi

BPK Temukan 4 Masalah di Program Cek Kesehatan Gratis Kemenkes

TERPOPULER

Pondasi Sistem Logistik Nasional: Refleksi Pengabdian dan Estetika Konstitusi

Oknum Anggota DPRD Sultra Diduga Gelapkan Pajak Melalui Yayasan/Kampus

Musyawarah Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Wongsorejo Tegaskan Konsolidasi dan Penguatan Basis Dukungan

Musyawarah Kecamatan Partai Golkar Rogojampi Perkuat Konsolidasi dan Soliditas Kader

Tantangan Kemenkes: 1 Juta Anak Belum Imunisasi

BPK Temukan 4 Masalah di Program Cek Kesehatan Gratis Kemenkes

  • About
  • Redaksi
  • Marketing & Advertising
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Email
  • Login
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • PERISTIWA
  • POLHUM
  • EKONOMI
  • VIDEO
  • ENTERTAINMENT
  • LUAR NEGERI
  • LIPUTAN DISKUSI
  • LIFESTYLE
  • RESENSI
  • SPORT
  • OPINI
  • INDEKS

Indonesia Visioner - All Rights Reserved