Sarolangun- Setelah di mediasi oleh pemkab Sarolangun yang di Pimpin oleh asisten 1 Bupati Sarolangun Arief Ampera, di Ruang Pola kantor Bupati, Himsar Jaya kembali mendesak Direktur Rumah Sakit Chatib Quzwain untuk membuka laporan semua tagihan terkait penanganan pasien Covid-19 yang ada di Kabupaten Sarolangun.
Menurut Fazin selaku Ketua Umum Himsar seharusnya Direktur Rumah Sakit tidak hanya menjelaskan total keseluruhan jumlah anggaran yang di gunakan, namun juga harus menjelaskan detail bagiamana penggunaan anggaran tersebut.
“Kemaren di ruang pola beliau hanya menjelaskan bahwa ada 60 lebih dokter, lalu ada pembelian vitamin dan sejenis nya, namun kami belum juga menerima daftar tagihan tersebut sehingga kami merasa pertemuan kemarin hanya untuk menghindari kami melakukan aksi. Untuk itu kami ingin lihat jumlah tagihan nya, untuk apa saja kegunaan nya, makanya kami mendesak itu di bukak ke Publik, jika perlu copy nya di share ke korang-koran” ungkap fazin.
Menurut Fazin, tagihan tersebut tidak bisa hanya di jelaskan melalui data verbal, melainkan perlu data tertulis.
“Kami merasa ini enggak cukup di verbal saja, sebab kami menilai ada beberapa kejanggalan, mulai dari pembiayaan dokter spesialis, hingga kami dengar ada anggaran hotel untuk penginapan para tenaga medis. Semua nya tentu berpedoman pada petunjuk teknis penanganan COVID-19 dari Kemenkes, nah kalau data nya ada akan kami cocok kan, lalu mana dokter-dokter itu, sudah sesuai kah dengan instruksi kemenkes bahwa Dokte spesialis apa saja yang seharusnya di berdayakan dan seberapa intens para dokter itu berintraksi dengan pasien. Semua nya akan kita pertanyakan dan harus di buka ke public, jadi nanti juknis Kementrian kesehatan itu akan kita cocok kan dengan data Direktur Rumah sakit, sebab selama ini klem beliau kan sesuai petunjuk, jadi kita buktikan saja” kata Fazin.
Terkahir Fazin menegaskan, konseksuensi dari Permasalahan ini adalah jabatan yang di emban oleh dr. Bambang secara pribadi sebagai Direktur.
“Konsekuensi nya gak main main, taruhanya dr. Bambang mundur jika tidak mampu mejawab semua nya, sebab tentu ini akan berpengaruh pada kinerja dinas kesehatan dan Bupati Sarolangun di mata Publik. Bisa jadi Bupati dan Dinas kesehatan yang menjadi sasaran public alibat pelayanan yang buruk dan tidak transparan nya pihak RS terkait pengelolaan anggaran, padahal Bupati mungkin tidak tahu sama sekali. Makanya ini sejak awal lebih baik terus terang dan transparan.” tutup Fazin.
