Jakarta, Kegagalan Pj. Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf, dalam menurunkan angka stunting di wilayah kerjanya Buton Tengah (Buteng) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memicu kemarahan masyarakat. Mereka mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mencopot pejabat tersebut dari jabatannya.
Ketua Jaringan Pemuda Mahasiswa Sulawesi Tenggara Jakarta Iswar mengatakan data terbaru menunjukkan prevalensi stunting di Buton Tengah masih mencapai 35,2% pada tahun 2023. Angka ini jauh dari target nasional yang hanya 14%.
“Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di bawah kepemimpinan Pj. Bupati Andi Muhammad Yusuf belum mampu menurunkan prevalensi stunting secara signifikan,” ungkapnya di Kemendagri, Kamis, 7/3/24
Ia mengatakan kinerja Pj. Bupati Andi Muhammad Yusuf dalam penurunan angka stunting di wilayah kerjanya masih belum maksimal. Sehingga masyarakat menilai bahwa kinerja beliau tidak memuaskan dan telah gagal dalam mengatasi masalah stunting yang serius ini.
“Kami mendesak Menteri Dalam Negeri untuk mencopot Pj. Bupati Andi Muhammad Yusuf dari jabatannya. Beliau terbukti tidak mampu menurunkan angka stunting yang sangat merugikan masa depan anak-anak di wilayah kami,” ungkap perwakilan masyarakat Buton Tengah.
Masyarakat mengharapkan agar Pemerintah Pusat dapat mengambil tindakan tegas dan mengangkat pejabat baru yang lebih kompeten dalam mengatasi masalah stunting di Buton Tengah.
Untuk diketahui, hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting Sulawesi Tenggara mencapai 22,7% . Sulawesi Tenggara menempati peringkat ke-9 tertinggi secara nasional sementara Kabupaten Buton Tengah merupakan wilayah dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Sulawesi Tenggara pada 2022, yakni mencapai 41,6%.
