Indonesia Visioner
  • BERANDA
  • PERISTIWA
  • POLHUM
  • EKONOMI
  • VIDEO
  • ENTERTAINMENT
  • LUAR NEGERI
  • LIPUTAN DISKUSI
  • LIFESTYLE
  • RESENSI
  • SPORT
  • OPINI
  • INDEKS
No Result
View All Result
Indonesia Visioner
No Result
View All Result

Polri Harus Tegas, Demokrasi Tak Boleh Lumpuh Oleh Anarki

by Visioner Indonesia
Maret 26, 2025
in HUKUM
Reading Time: 2min read
Karawang Pendemo Rusuh Tolak RUU TNI

Jakarta, (Visioner)– Ketua Jaringan Aktivis Nusantara (JAN), Romadhon Jasn, tak ragu memuji ketegasan Polri menghadapi ricuhnya aksi penolakan RUU TNI di Karawang, 25 Maret lalu. Baginya, Polri bukan sekadar penutup celah, tapi tiang penyangga ketika negara digoyang oleh mereka yang mengira kekacauan adalah kebebasan. “Polri tegas, itu fakta yang tak bisa dibantah. Tanpa mereka, kita cuma punya ilusi bernama demokrasi,” katanya kepada wartawan , Rabu malam, (26/3/2025)

Romadhon menyoroti apa yang terjadi di depan DPRD Karawang: demonstrasi yang bermetamorfosis jadi perusakan. “Pagar dirobohkan, pintu dirusak—ini bukan aspirasi, ini vandalisme berbaju perjuangan,” tegasnya. Ia mendukung penuh Kapolres Karawang AKBP Edward Zulkarnain yang menyebut pelaku sebagai “kelompok kriminal.” “Itu bukan tuduhan, itu realitas. Mereka yang merusak fasilitas negara adalah musuh logika, bukan pembela rakyat,” tambahnya.

“Demokrasi itu soal nalar, bukan otot. Ketika massa beralih dari dialog ke palu, mereka mengkhianati esensi kebebasan,” ujar Romadhon. Ia memandang tindakan Polri—dengan gas air mata dan water cannon—sebagai tameng yang menyelamatkan negara dari jurang anarki. “Kalau Polri tak berdiri tegak, yang tertawa adalah mereka yang siap jadikan republik ini pasar malam tanpa aturan,” katanya, dengan nada yang menggugat.

Ia tak segan menghajar ilusi para pendemo. “Mereka bilang tolak RUU TNI demi rakyat, tapi aksinya justru melukai rakyat. Ini kontradiksi mematikan: kebebasan yang memasung kebebasan,” ungkapnya.

Menurut Romadhon, aksi semacam ini adalah parasit yang bisa melumpuhkan demokrasi, terutama menjelang Lebaran saat stabilitas jadi harga mati.

Dukungan pada Polri, baginya, adalah sikap yang tak bisa ditawar. “Polri cari ambulans untuk tolong korban, bukan jebak demonstran seperti fitnah murahan itu. Mereka kerja di tengah chaos, tapi tetap pegang prinsip,” katanya, merujuk bantahan Edward soal hoaks ambulans. Koordinasi Polri-TNI, menurutnya, adalah bukti negara tak gentar pada provokasi.

“Polri harus tegas, tapi tak boleh sembarangan. Itu dialektika yang harus dijaga,” Romadhon memperingatkan. Ketegasan adalah alat untuk melindungi, bukan untuk menindas. “Kita butuh polisi yang jadi benteng, bukan algojo,” tambahnya, menawarkan keseimbangan di tengah sorakannya.

“Negara ini punya kita semua, bukan cuma mereka yang rusuh atas nama ideologi,” tutup Romadhon. Ia menyerukan Polri tetap tegak, sementara rakyat belajar membedakan suara dari keributan. “Kalau ini dibiarkan, demokrasi kita cuma jadi puing-puing yang dikira trofi oleh perusuh,” katanya, dengan nada yang menusuk hingga ke tulang.

Previous Post

Himpunan Aktivis Mahasiswa Jawa Timur Gandeng Lantas Mojokerto untuk Keselamatan Mudik 2025

Next Post

Komisi I DPR: Adanya penolakan UU TNI karena belum paham substansi

Related Posts

Bantah OTT Bogor, KPK Terbitkan Sprindik Umum Tanpa Tersangka: “Tidak Ada Intervensi!”
HUKUM

Bantah OTT Bogor, KPK Terbitkan Sprindik Umum Tanpa Tersangka: “Tidak Ada Intervensi!”

Agustus 21, 2026
Kasus Unsoed, KPK Beri Sinyal Periksa Potensi Korupsi di Fakultas Lain
HUKUM

Kasus Unsoed, KPK Beri Sinyal Periksa Potensi Korupsi di Fakultas Lain

Agustus 21, 2026
DPR Minta Polisi Cari Dalang Sindikat Materai Palsu
HUKUM

DPR Minta Polisi Cari Dalang Sindikat Materai Palsu

Agustus 21, 2026
MA: Jaksa Tak Bisa Banding atau Kasasi Putusan Bebas, Ini Alasannya
HUKUM

MA: Jaksa Tak Bisa Banding atau Kasasi Putusan Bebas, Ini Alasannya

Agustus 21, 2026
Eks Dirut PGN Divonis 4 Tahun Bui terkait Korupsi Jual Beli Gas
HUKUM

Eks Dirut PGN Divonis 4 Tahun Bui terkait Korupsi Jual Beli Gas

Agustus 20, 2026
Enam Kepala Dinas di Bogor Tak Bisa Dihubungi, KPK Diduga Gelar OTT
Daerah

Enam Kepala Dinas di Bogor Tak Bisa Dihubungi, KPK Diduga Gelar OTT

Agustus 20, 2026

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TERKINI

DPR Desak Karhutla Kalimantan Jadi Bencana Nasional, Sebut “Setengah Neraka”

Motor Listrik Nasional: Syarat, Insentif, hingga Perusahaan Terlibat

KAI Bangun 3.784 Hunian di Manggarai, Selesai 18 Bulan

Titik Panas di Kalimantan Kembali Naik, Kualitas Udara Buruk

Bantah OTT Bogor, KPK Terbitkan Sprindik Umum Tanpa Tersangka: “Tidak Ada Intervensi!”

Kasus Unsoed, KPK Beri Sinyal Periksa Potensi Korupsi di Fakultas Lain

TERPOPULER

DPR Desak Karhutla Kalimantan Jadi Bencana Nasional, Sebut “Setengah Neraka”

Motor Listrik Nasional: Syarat, Insentif, hingga Perusahaan Terlibat

KAI Bangun 3.784 Hunian di Manggarai, Selesai 18 Bulan

Titik Panas di Kalimantan Kembali Naik, Kualitas Udara Buruk

Bantah OTT Bogor, KPK Terbitkan Sprindik Umum Tanpa Tersangka: “Tidak Ada Intervensi!”

Kasus Unsoed, KPK Beri Sinyal Periksa Potensi Korupsi di Fakultas Lain

  • About
  • Redaksi
  • Marketing & Advertising
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Email
  • Login
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • PERISTIWA
  • POLHUM
  • EKONOMI
  • VIDEO
  • ENTERTAINMENT
  • LUAR NEGERI
  • LIPUTAN DISKUSI
  • LIFESTYLE
  • RESENSI
  • SPORT
  • OPINI
  • INDEKS

Indonesia Visioner - All Rights Reserved