⸻
Indonesia terlalu lama mengandalkan energi dari bahan bakar fosil. Kita seperti hidup di atas tambang yang menyempit, sambil terus menambang tanpa henti. Energi seakan selalu identik dengan asap, panas, dan cerobong. Padahal, di atas kepala kita, matahari bersinar tanpa henti, angin bertiup di sepanjang pesisir, dan air mengalir dari hulu ke hilir. Sayangnya, investasi kita masih lebih betah membakar masa lalu daripada menjemput masa depan.
Sementara itu, dunia terus bergerak. Amerika Serikat menggelontorkan ratusan miliar dolar untuk membangun ekonomi hijau. Uni Eropa memberlakukan pajak karbon lintas batas. Bahkan negara seperti Vietnam dan Bangladesh mulai memanen listrik dari surya dan angin. Indonesia, dengan segala kekayaan alaminya, justru masih sibuk merapikan regulasi batu bara. Kita seperti penumpang yang telat sadar bahwa kereta masa depan sudah bergerak meninggalkan stasiun.
Padahal, kita punya semua syarat. Negara ini dianugerahi sumber energi terbarukan yang melimpah dan tersebar dari Sabang hingga Merauke. Energi surya, hidro, bioenergi, geotermal, hingga angin—semuanya hadir, tinggal dikelola. Tapi seolah kita lebih bangga pada sumur yang kering daripada potensi langit yang tak habis. Kita terus menjual sumber daya yang bisa habis, alih-alih membangun kekuatan dari yang terbarukan.
Investasi hijau bukan tren sesaat. Ini adalah kebutuhan global, dan sekaligus peluang besar. Proyek-proyek energi terbarukan bukan hanya menjanjikan lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga membuka lapangan kerja, menggerakkan industri lokal, dan memperkuat daya saing nasional. Dunia usaha pun menyadari hal ini. Tapi kebijakan publik kita masih terlalu berhitung dengan masa lalu, dan terlalu pelan merumuskan masa depan.
Narasi yang menyebut bahwa ekonomi dan lingkungan saling bertentangan adalah warisan cara pandang yang sudah uzur. Banyak negara membuktikan bahwa industri hijau justru menciptakan daya ungkit baru bagi perekonomian. Skema insentif, pajak karbon, dan pengembangan energi bersih mampu menggerakkan ekonomi daerah dan memperkuat UMKM. Indonesia bisa mengikuti jejak ini, jika arah kebijakannya berani berubah.
Yang menggerakkan harapan, justru hadir dari bawah. Di desa-desa, pemuda merakit turbin air, membuat kompor biomassa, atau membangun sistem panel surya sederhana. Di kota-kota, komunitas mengelola sampah menjadi sumber energi. Mereka tidak menunggu program resmi. Mereka bergerak, meski dengan sumber daya terbatas. Sayangnya, langkah mereka belum dijadikan kebijakan. Pemerintah seolah belum menyadari bahwa transformasi sejati sedang tumbuh di akar rumput.
Tren global juga sudah berubah. Lembaga pembiayaan internasional mulai meninggalkan proyek energi fosil. Investor mencari proyek berkelanjutan, ramah lingkungan, dan rendah risiko. Ini momentum emas bagi Indonesia untuk menarik investasi hijau dalam jumlah besar. Tapi karpet merah kita masih digelar untuk pembangkit batu bara, sementara proyek energi bersih sering tersandung birokrasi.
Tantangan terbesar ada pada tata kelola dan arah politik energi. Regulasi yang tumpang tindih, lembaga yang saling berkompetisi, serta visi yang tidak sinkron antara pusat dan daerah, membuat transisi energi seperti perjalanan panjang tanpa peta yang jelas. Padahal, publik sudah siap berubah. Dunia usaha sudah menanti arah. Yang dibutuhkan adalah keberanian memilih jalan baru, bukan kompromi pada kebiasaan lama.
Transisi energi adalah pintu menuju kedaulatan. Negara tidak bisa terus bergantung pada impor BBM atau ekspor bahan mentah. Energi yang terbarukan adalah jalan agar Indonesia berdaulat, tidak hanya dalam pasokan, tapi juga dalam martabat. Negeri ini tidak kekurangan sumber daya, hanya kadang kekurangan kemauan untuk memilih jalan yang lebih sulit tapi bermakna.
Di tengah dinamika itu, Pertamina memegang peran strategis. Ia bukan sekadar perusahaan minyak, melainkan simbol kemandirian energi. Publik menaruh harapan bahwa Pertamina bisa menjadi penggerak utama transisi energi Indonesia. Dengan sumber daya, kapasitas riset, dan jaringan internasional yang dimiliki, Pertamina semestinya tampil sebagai pemimpin dalam investasi hijau, bukan sekadar adaptif terhadap tren. Perusahaan ini bisa membuktikan bahwa energi baru bukan berarti meninggalkan sejarah, tapi justru menyempurnakannya dengan visi masa depan.
Namun dukungan kepada energi bersih tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada negara atau BUMN. Masyarakat sipil, dunia pendidikan, pelaku usaha, hingga media, harus ikut mendorong arah kebijakan. Energi adalah urusan kita semua—terkait dengan harga, kualitas hidup, dan masa depan anak cucu. Partisipasi publik adalah penentu utama apakah kita akan terus bergantung atau berdaulat dalam energi.
Investasi hijau adalah undangan bagi bangsa ini untuk menjadi lebih cerdas dan berdaya. Ini bukan soal idealisme, tetapi soal pilihan rasional untuk masa depan. Kita punya potensi besar, kita punya sumber daya. Yang dibutuhkan adalah keberanian merumuskan arah, konsistensi dalam menjalankan kebijakan, dan keyakinan bahwa kita mampu menjadi pemimpin dalam ekonomi hijau. Masa depan sudah mengetuk pintu—tinggal apakah kita berani membukanya.
Oleh: Romadhon Jasn, Direktur Gagas Nusantara
