BANGKALAN – Pemerintah Kabupaten Bangkalan merespons hasil survei Access Strategic yang menyebut 41,5 persen masyarakat kurang puas terhadap kinerja Bupati Lukman Hakim dan Wakil Bupati Fauzan Jakfar. Pemkab menilai hasil tersebut sebagai cermin konstruktif untuk memperbaiki pelayanan, bukan sekadar kritik kosong.
Survei yang dirilis pada 23 Juni 2025 itu memperlihatkan dinamika persepsi publik di tengah berbagai program yang sedang dijalankan. Pemerintah menegaskan, pihaknya akan terus terbuka terhadap masukan dan mempercepat realisasi program strategis, terutama yang berdampak langsung ke masyarakat.
Dalam beberapa bulan terakhir, Pemkab Bangkalan telah meluncurkan sejumlah inisiatif, seperti pembentukan Satgas Penertiban Aset Daerah dan digitalisasi pembayaran pajak desa melalui kerja sama dengan Fastpay. Kedua program ini dinilai sebagai terobosan yang menyentuh langsung akar permasalahan birokrasi dan pelayanan publik.
Tokoh muda Bangkalan, Abdul Latif Hidayatullah, menyampaikan bahwa kritik dalam survei harus dijawab dengan kinerja yang nyata. “Pemerintah tidak perlu defensif. Justru ini momen untuk membuktikan bahwa kritik publik bisa menjadi bahan bakar untuk kerja yang lebih efektif dan transparan,” ujarnya saat dimintai pendapat oleh media, Kamis (26/6) di Bangkalan.
Peningkatan layanan publik di desa menjadi fokus Pemkab tahun ini. Layanan pembayaran BPJS, listrik, hingga PBB kini bisa diakses langsung dari BUMDesa. Di saat bersamaan, proses penertiban aset mulai membuahkan hasil, dengan peningkatan PAD dari sektor PKB dan PBB.
Menurut Abdul Latif, keberanian Pemkab melakukan reformasi di sektor-sektor yang selama ini dianggap “sensitif” harus diapresiasi. “Kita tidak bisa memuaskan semua orang, tapi keberanian menata ulang aset dan layanan desa adalah langkah konkret yang tidak banyak daerah berani ambil,” katanya.
Pemkab juga menegaskan bahwa penilaian masyarakat bersifat dinamis. Yang terpenting adalah menjaga keberlanjutan program dan memastikan manfaatnya terasa langsung oleh warga, terutama di pedesaan yang selama ini jadi titik lemah pelayanan.
“Sebagai generasi muda, kami ingin melihat perubahan bukan dari baliho atau jargon. Tapi saya melihat upaya itu mulai terlihat dari cara Pemkab bekerja, merespons kritik, dan berani menyentuh hal-hal teknis yang sering diabaikan,” tambah Abdul Latif.
Pemerintah Kabupaten Bangkalan memastikan bahwa setiap catatan publik akan ditindaklanjuti dengan kerja, bukan retorika. Dengan pelibatan masyarakat, pemanfaatan teknologi, dan komitmen birokrasi, Pemkab optimistis persepsi publik akan membaik seiring meningkatnya kualitas pelayanan di lapangan.
