Jakarta, — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan kebijakan pro-rakyat berupa akses gratis ke 12 destinasi wisata unggulan, termasuk Ragunan, Monas, dan sejumlah museum, bagi lansia, penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP & KJP-Plus), serta penyandang disabilitas. Keputusan ini ditetapkan melalui Pergub sebagai bentuk komitmen membumikan prinsip keadilan sosial.
Kebijakan ini menjadi perwujudan nyata semangat inklusivitas, memastikan bahwa nilai rekreasi, edukasi, dan kebanggaan kota dapat dirasakan tanpa dibatasi biaya. “Semoga warga yang belum beruntung juga bisa menikmati tempat-tempat yang dikelola dan dimiliki oleh Jakarta,” terang Gubernur Pramono Anung, menegaskan bahwa ini adalah bagian dari upaya memperluas manfaat pembangunan bagi semua golongan. 
Jaringan Masyarakat Madura Jakarta (JAMMA) menyambut baik Kebijakan Geburnur DKI Jakarta Pramono Anung dengan inisiatif visioner dan menilainya sebagai langkah simbolik sekaligus material untuk membangun kota inklusif. “Ini memperlihatkan bahwa Jakarta sungguh membumikan hawa rakyat, bukan hanya elit atau wisatawan,” kata Edi Homaidi, Ketua Umum JAMMA, Sabtu (16/9/2025)
Meski begitu, JAMMA mendorong agar kebijakan ini dilengkapi dengan informasi publik yang luas dan mekanisme verifikasi yang mudah. Misalnya, menyediakan tiket digital berbasis KTP atau aplikasi JAKI agar penerima manfaat mudah mengakses fasilitas. “Transparansi distribusi tiket gratis perlu dipastikan agar manfaatnya tepat sasaran,” tegas Edi Homaidi.
Lebih lanjut, JAMMA melihat peluang kolaboratif dalam program ini dengan membuka ruang bagi komunitas pendidikan dan budaya agar ikut menyemarakkan tempat-tempat wisata tersebut, misalnya dengan curatorial pameran lokal di museum-museum terkait. “Wisata gratis bukan hanya soal akses, tetapi juga pengalaman. Kolaborasi komunitas dapat memperkaya makna rekreasi publik,” tambah Edi.
Perluasan kebijakan ini juga menanti potensi integrasi dengan tarif khusus bagi warga Jakarta alamat yang diusulkan Gubernur sebelumnya. Dengan pergeseran tarif berkeadilan, Jakarta berpeluang menyusun sistem wisata yang adil dan berkelanjutan untuk semua kalangan.
Sebagai organisasi masyarakat, JAMMA siap menjadi mitra pengawal pelaksanaan melalui memilah isu, merumuskan rekomendasi, dan menyajikan laporan masyarakat yang harmonis dengan data pemerintah. “Jakarta bisa menjadi contoh kota global yang bukan hanya tangguh secara infrastruktur, tapi juga berpihak secara sosial,” tutup Edi Homaidi.
