JAKARTA – Gelombang aksi massa yang berujung ricuh pada akhir Agustus 2025 masih menyisakan pertanyaan publik. Badan Intelijen Negara (BIN) menegaskan telah melakukan pemantauan terhadap kelompok-kelompok yang berpotensi memicu kerusuhan, sekaligus memastikan kondisi keamanan tetap terkendali. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih adanya penjarahan, pengrusakan fasilitas umum, dan bentrokan yang tidak sepenuhnya dicegah.
Klaim situasi terkendali dari BIN memunculkan kritik mengenai efektivitas fungsi deteksi dini. Intelijen seharusnya menjadi barisan terdepan dalam mencegah gejolak sosial berkembang menjadi kerusuhan. Jika kericuhan tetap pecah, berarti ada celah dalam mekanisme peringatan dini maupun tindak lanjut rekomendasi intelijen kepada aparat di lapangan.
Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) menilai bahwa evaluasi menyeluruh terhadap fungsi deteksi dini perlu dilakukan. “Publik tidak menuntut lembaga intelijen membuka rahasia operasi. Namun, wajar bila ada penjelasan mengapa kerusuhan masih terjadi meski pemantauan disebut telah dilakukan,” tegas Romadhon Jasn kepada awak media, Jumat (4/9/2025).
Selain itu, dinamika media sosial yang semakin cepat juga berperan besar dalam mobilisasi massa. Narasi provokatif menyebar luas tanpa filter, memperbesar eskalasi hanya dalam hitungan jam. “Fenomena ini semestinya sudah bisa dipetakan oleh lembaga intelijen, dan hasilnya disalurkan lebih cepat kepada aparat penegak hukum untuk pencegahan dini,” jelas Romadhon Jasn.
Romadhon menambahkan, persoalan mendasar bukan hanya mengumpulkan informasi, melainkan memastikan informasi tersebut diterjemahkan menjadi aksi nyata. Ia menyoroti pola lama di mana laporan intelijen hanya berhenti di meja Presiden, tanpa diikuti koordinasi strategis di lapangan. “Akhirnya, aparat kerap bergerak setelah situasi terlanjur membesar. Di sinilah tanggung jawab Presiden diuji, karena kendali atas aparat keamanan ada di tangan kepala negara,” tegasnya.
Koordinasi lintas lembaga juga mendapat perhatian serius. JAN menilai Polri, TNI, dan BIN harus menyusun mekanisme komunikasi langsung yang lebih terukur. Jalur koordinasi yang solid akan memperkecil risiko miskomunikasi dan mempercepat tindakan pencegahan, terutama saat gejolak mulai terlihat di akar rumput, ujar Romadhon Jasn.
Di sisi lain, JAN mengingatkan agar aspirasi masyarakat tidak serta-merta dianggap ancaman. Demonstrasi sahih adalah bagian dari demokrasi, sedangkan provokasi yang disengaja harus dibedakan secara tegas. Kesalahan membaca situasi justru akan menambah ketegangan antara rakyat dan aparat keamanan, sehingga memperburuk krisis kepercayaan publik.
Romadhon menilai, pendekatan keamanan harus dipadukan dengan komunikasi publik yang aktif. Pemerintah sebaiknya membuka kanal resmi untuk memberikan klarifikasi cepat agar ruang provokator di media sosial semakin sempit. “Keterbukaan informasi yang proporsional akan membantu mengurangi spekulasi dan menjaga ketenangan masyarakat,” jelasnya.
Selain aparat, keterlibatan tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi sipil juga diperlukan untuk menyalurkan aspirasi rakyat secara konstruktif. Dialog terbuka dan upaya meredam ketegangan berbasis komunitas akan lebih efektif dalam mencegah eskalasi. “Dengan demikian, negara tidak hanya hadir dengan kekuatan represif, tetapi juga melalui pendekatan yang humanis dan solutif,” tutur Romadhon Jasn.
Akhirnya, gejolak sosial yang terjadi menjadi pelajaran penting bahwa klaim situasi aman tidak cukup tanpa bukti nyata di lapangan. JAN mendorong Presiden agar segera memperkuat fungsi deteksi dini, memperbaiki koordinasi lintas lembaga, dan memastikan strategi komunikasi publik lebih aktif. “Jika hal ini tidak segera dibenahi, negara akan terus terjebak dalam siklus reaktif yang merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik,” pungkas Romadhon Jasn.
