JAKARTA — Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih transparan, cepat, dan bebas pungutan liar, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri melakukan langkah besar melalui program revitalisasi nasional yang diumumkan pada 10 November 2025. Di bawah kepemimpinan Kakorlantas Irjen Pol Agus Suryonugroho, Polri menegaskan arah baru: pelayanan lalu lintas yang modern, humanis, dan berorientasi pada keselamatan.
Program revitalisasi ini mencakup penguatan sistem digital seperti SIGNAL, SINAR, dan Samsat Digital, integrasi data lalu lintas berbasis Smart City, serta pembaruan pusat pelatihan Indonesia Safety Driving Center (ISDC). Selain itu, Korlantas juga memperluas edukasi publik lewat program Polisi Cilik (Pocil) dan Patroli Keamanan Sekolah (PKS), menandai perubahan dari sekadar fungsi administratif menjadi fungsi pembinaan sosial.
Ketua Jaringan Aktivis Nusantara (JAN), Romadhon Jasn, menyebut langkah Korlantas sebagai bukti bahwa Polri berani berubah karena mau mendengar kritik publik. “Revitalisasi ini adalah bukti keberanian moral Polri menjadikan kritik masyarakat sebagai bahan bakar untuk berbenah,” ujarnya, Selasa (11/11/2025).
Revitalisasi ini memang lahir dari refleksi panjang atas kritik publik terkait praktik pungli, antrean panjang, hingga ketidakpastian prosedur di layanan lalu lintas. Polri kini menjawabnya dengan sistem digital berbasis kecerdasan buatan (AI) yang menekan celah penyimpangan serta mempercepat proses pembuatan SIM, E-BPKB, dan pembayaran pajak kendaraan secara daring. Pendekatan ini sekaligus menandai kematangan Polri sebagai lembaga yang belajar dari masukan rakyat.
Langkah ini tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial antara polisi dan masyarakat. “Polri belajar dari masa lalu untuk membangun era baru yang lebih inklusif dan adil bagi semua,” kata Romadhon, menekankan bahwa transformasi ini merupakan reformasi mental, bukan sekadar digitalisasi.
Integrasi dengan sistem Smart City di berbagai wilayah, termasuk Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Denpasar, memungkinkan pemantauan arus lalu lintas secara real-time untuk mencegah kemacetan dan kecelakaan. Transparansi data publik juga menumbuhkan kepercayaan baru antara aparat dan warga, sekaligus memperlihatkan bahwa reformasi Polri bukan wacana, tetapi praktik yang bisa dirasakan.
Keberhasilan Korlantas melakukan transformasi pelayanan publik pun semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Survei internal yang dilakukan di sejumlah daerah menunjukkan peningkatan kepuasan warga terhadap layanan lalu lintas digital. Publik menilai Polri kini lebih terbuka, cepat, dan responsif dalam menanggapi keluhan. Perubahan ini menjadi bukti bahwa institusi kepolisian bisa menjadi model birokrasi yang adaptif dan efisien di era modern.
“Ketika masyarakat mulai percaya, itu tanda bahwa Polri sedang berada di jalur yang benar menuju pelayanan publik terbaik,” ujar Romadhon Jasn.
Revitalisasi Korlantas akhirnya bukan sekadar proyek modernisasi, melainkan cerminan keberanian Polri membangun keadilan sosial dari sektor pelayanan dasar. Masyarakat pun diajak untuk ikut menjaga dan mengawal perubahan ini agar berkelanjutan. “Ini bukti Polri serius berubah, dan masyarakat adalah mitra utama dalam memastikan perubahan itu tetap hidup,” tutup Romadhon Jasn.
