Jakarta, 28 Agustus 2026 – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono melaporkan realisasi anggaran dan data penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (28/8), Sudaryono mengungkapkan adanya penyesuaian jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penerima manfaat akibat pembersihan data.
Anggaran 2026 Tak Perlu Tambahan
Sudaryono memastikan anggaran MBG 2026 tidak memerlukan tambahan meski program akan diperluas ke wilayah baru. Realisasi anggaran telah mencapai Rp117 triliun atau 56 persen dari total Rp229 triliun setelah efisiensi dari pagu awal Rp268 triliun.
“Pembukaan dapur MBG baru ini mengandung anggaran, di mana anggaran itu kami sesuaikan. Insya Allah tidak perlu adanya penambahan anggaran,” kata Sudaryono.
7 Dapur di Jakarta Disuspensi Permanen
BGN melakukan pembenahan terhadap 27.485 SPPG terdaftar. Sebanyak 27.022 telah ditetapkan melalui surat penetapan, sementara 463 disuspensi karena profil tidak lengkap atau persoalan lain.
Dari jumlah itu, ditemukan tujuh dapur di Jakarta yang sudah lama tidak beroperasi atau bahkan tidak memiliki dapur fisik. Ketujuh dapur itu dikeluarkan dari daftar dan disuspensi secara permanen.
“Jadi ini kemudian kami exclude, kami bersihkan, kami suspend secara permanen,” ujar Sudaryono.
Perluasan Bertahap ke 2.700 SPPG di 3T
Meski ada pengurangan, BGN tetap membuka dapur baru secara bertahap. Sekitar 2.700 SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) diprioritaskan aktivasi mulai September 2026, mencakup Papua, Maluku, NTT, dan NTB.
Sudaryono menekankan aktivasi tidak otomatis. BGN memastikan data penerima manfaat by name by address, kejelasan insentif, dan kepatuhan terhadap SOP.
“Kami akan memastikan yang diaktivasi adalah yang sudah selesai, sudah beres semua. Kemudian nanti ada syarat-syarat, ada penandatanganan PKS,” jelasnya.
Pertemuan dengan Purbaya juga membahas sistem pelaporan keuangan yang akan dihubungkan dengan Kementerian Keuangan agar proses pelaporan tidak lagi manual.
