Jakarta – Kegiatan Diskusi Energi Kedaulatan 2026: Memutus Rantai Impor, Memperkuat Ekonomi Nusantara akan diselenggarakan pada 4 Februari 2026 di Gedung Jakarta Pusat. Forum ini diinisiasi sebagai ruang refleksi dan dialog publik untuk membahas tantangan ketergantungan impor energi serta strategi penguatan kemandirian nasional di tengah dinamika global yang terus berubah.
Ketua Panitia Penyelenggara, Ach Fauzi, menyampaikan bahwa forum ini dirancang sebagai wadah pertukaran gagasan yang konstruktif. “Diskusi ini kami gagas untuk membuka ruang dialog yang jujur dan solutif tentang bagaimana Indonesia bisa keluar dari ketergantungan impor energi dan membangun fondasi ekonomi yang lebih mandiri,” ujar Ach Fauzi, Rabu (4/2/2026) di Jakarta.
Sepanjang tahun 2025, isu ketahanan energi menjadi perhatian utama publik. Fluktuasi harga global, tekanan geopolitik, serta meningkatnya kebutuhan dalam negeri menuntut kebijakan yang lebih berani dan terukur. Ketergantungan pada impor tidak hanya berdampak pada stabilitas fiskal, tetapi juga berpengaruh terhadap daya saing ekonomi nasional. Karena itu, penguatan produksi domestik dan optimalisasi sumber daya lokal menjadi agenda strategis yang perlu dibahas secara terbuka.
Ach Fauzi menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat peran masyarakat sipil dalam kebijakan publik. “Kami ingin masyarakat, khususnya generasi muda, ikut memahami bahwa kedaulatan energi bukan hanya urusan pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa,” jelasnya.
Diskusi ini akan menghadirkan pengamat energi, akademisi, aktivis kebijakan, serta perwakilan komunitas pemuda. Berbagai perspektif akan disatukan untuk merumuskan pandangan yang komprehensif tentang tantangan dan peluang sektor energi nasional. Selain itu, forum ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi awal yang dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan menuju tahun 2026.
Menurut Ach Fauzi, pendekatan kolaboratif menjadi kunci keberhasilan kegiatan ini. “Kami mendorong lahirnya sinergi antara pemerintah, pengamat, media, dan masyarakat agar isu kedaulatan energi tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi juga diwujudkan dalam langkah nyata,” katanya.
Selain membahas aspek teknis dan ekonomi, diskusi ini juga menyoroti pentingnya komunikasi publik yang transparan. Informasi yang akurat dan mudah dipahami akan membantu masyarakat memahami arah kebijakan energi, sekaligus mencegah munculnya disinformasi yang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap negara.
Menutup pernyataannya, Ach Fauzi berharap kegiatan ini dapat memberi dampak jangka panjang. “Kami berharap diskusi ini menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran nasional bahwa energi adalah fondasi kedaulatan dan kesejahteraan. Jika kita mampu mandiri, maka ekonomi Nusantara akan semakin kuat dan berdaya saing,” pungkasnya.
