JAKARTA, — Fenomena antrean panjang yang mengular di sejumlah SPBU, mulai dari Aceh hingga beberapa wilayah di Pulau Jawa dan Sulawesi sejak awal Maret 2026, menjadi perhatian publik. Pemerintah melalui Kementerian ESDM, BPH Migas, dan aparat keamanan memastikan bahwa ketersediaan bahan bakar minyak nasional tetap dalam kondisi aman. Masyarakat diimbau untuk tidak terpengaruh isu yang tidak terverifikasi yang dapat memicu kepanikan di tengah dinamika geopolitik global.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa cadangan BBM nasional saat ini berada pada level operasional yang sangat sehat, yakni mencukupi untuk sekitar 21 hari ke depan. Angka tersebut merupakan standar ketahanan energi yang lazim dalam manajemen pasokan nasional. Pemerintah juga memastikan bahwa harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan sehingga masyarakat tidak perlu melakukan pembelian berlebihan.
Romadhon, dari Gagas Nusantara yang aktif menyuarakan edukasi publik di media sosial, mengingatkan pentingnya ketenangan dalam menyikapi situasi tersebut. “Sering kali kita lebih takut pada pesan berantai di grup WhatsApp daripada fakta di lapangan. Padahal kalau semua membeli secukupnya, antrean panjang di SPBU tidak akan pernah terjadi,” ujar Romadhon dalam unggahan yang banyak dibagikan warganet, Sabtu (7/3/2026).
Senada dengan pernyataan pemerintah, Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa stok BBM di terminal penyimpanan dan depo pengisian seluruh Indonesia berada dalam kondisi aman. Penumpukan kendaraan di beberapa SPBU disebut terjadi karena lonjakan konsumsi mendadak akibat panic buying. Secara logika distribusi, seberapa besar pun pasokan akan terlihat terbatas jika masyarakat mengisi tangki secara bersamaan karena rasa khawatir yang berlebihan.
Romadhon juga mengajak masyarakat untuk kembali menggunakan nalar sehat dalam merespons informasi yang beredar di ruang digital.
“Distribusi energi kita sebenarnya berjalan normal. Kepanikanlah yang membuatnya terlihat seperti krisis. Kalau kita tetap tenang dan membeli secukupnya, semua orang bisa mendapatkan hak yang sama,” tulis Romadhon dalam diskusi daring yang viral di berbagai platform.
Dari sisi pengawasan, Polri melalui sejumlah kepolisian daerah telah meningkatkan pemantauan di berbagai SPBU guna memastikan distribusi berjalan tertib. Aparat juga mengantisipasi potensi penimbunan oleh pihak yang mencoba memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi. Pemerintah menegaskan tidak akan mentoleransi praktik ilegal yang dapat merugikan masyarakat luas.
Romadhon kembali menekankan bahwa tanggung jawab menjaga stabilitas distribusi energi tidak hanya berada di tangan pemerintah dan perusahaan penyedia bahan bakar. “Kita semua punya peran. Kalau masyarakat tetap rasional dan tidak terpancing isu, distribusi BBM akan tetap berjalan lancar tanpa harus ada antrean panjang,” ujarnya.
Pemerintah daerah bersama Satgas Pangan juga mulai melakukan inspeksi ke berbagai titik distribusi guna memastikan tidak ada kendala teknis yang menghambat pasokan. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta aparat keamanan diharapkan mampu menjaga transparansi informasi sehingga masyarakat merasa tenang dan tidak terjebak pada spekulasi yang beredar di media sosial.
Sebagai penutup, Romadhon mengingatkan bahwa ketenangan dalam memproses informasi adalah kunci menjaga stabilitas sosial di tengah derasnya arus kabar yang belum tentu benar. “Kedaulatan sejati bukan pada seberapa penuh tangki kendaraan kita, tetapi pada kemampuan kita tetap tenang dan rasional menghadapi informasi. Kalau masyarakat tenang, distribusi energi pasti tetap adil untuk semua,” pungkasnya.
