JAKARTA, – Target ambisius Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk menempatkan 500.000 pekerja sektor formal pada 2026 kini menghadapi tantangan serius. Program Quick Win yang dicanangkan Menteri Mukhtarudin dinilai terhambat oleh persoalan integritas di internal birokrasi yang mulai tercium publik. Tekanan terhadap kementerian mencapai puncaknya hari ini, seiring mencuatnya dugaan keterlibatan oknum pejabat dalam praktik “orang dalam”.
Jaringan Nusantara Peduli Migran (JNPM) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah bersih-bersih yang sedang diupayakan kementerian demi menjaga martabat pahlawan devisa. Kami sangat yakin dengan kinerja dan integritas Menteri Mukhtarudin, namun dukungan ini harus dibarengi keberanian memangkas oknum atase yang menjadi penghambat di jalur penempatan. Pergantian pejabat yang menghambat sistem adalah kunci sukses target nasional, terang Romadhon kepada wartawan, Senin (16/3).
Persoalan ini semakin meruncing setelah adanya sentilan terkait lambatnya proses sertifikasi kompetensi dari pihak Menko PM pada akhir Februari lalu. Di lapangan, para calon pekerja mengeluhkan aturan yang tersedia namun memiliki meja administrasi yang dianggap “panjang dan gelap”. Muncul dugaan kuat bahwa hambatan sertifikasi ini sengaja diciptakan untuk “memaksa” calon pekerja menggunakan jalur tidak resmi melalui oknum tertentu di lingkungan perwakilan luar negeri.
Hambatan struktural tersebut dinilai mencederai visi besar pemerintah dan merugikan calon pekerja secara sistematis sejak dari tahap keberangkatan. Romadhon mengingatkan bahwasanya tanpa pembersihan oknum penghambat, target 500 ribu penempatan dikhawatirkan hanya akan menjadi “karpet merah” bagi praktik eksploitasi baru yang dikemas dalam bungkus birokrasi resmi. Kini, publik menanti keberanian kementerian untuk melakukan evaluasi total terhadap para atase yang disinyalir bermain mata dengan agensi bermasalah.
Dalam keterangannya, Romadhon berharap agar proses rekrutmen dan penempatan atase dilakukan secara terbuka dan transparan kepada publik untuk memutus rantai “pemain” lama. Ia menyebut masalah utama selama ini adalah sistem yang tertutup sehingga memberi ruang bagi oknum untuk mempertahankan praktik lama yang koruptif. JNPM mendorong kementerian untuk berani membuka rekrutmen jabatan strategis ini secara akuntabel agar diisi oleh sosok yang memiliki jiwa pelindungan murni.
Atase harus menjadi benteng pertama perlindungan bagi PMI di luar negeri, bukan justru menjadi bagian dari kerumitan birokrasi yang membebani. Jika fungsi pengawasan di tiap negara penempatan tidak segera dibenahi, maka program menteri hanya akan memperlebar ruang gerak mafia. Penempatan pejabat yang bersih adalah kunci utama untuk memastikan target kementerian tidak sekadar menjadi angka kosong di atas kertas yang berlumur eksploitasi.
Menteri Mukhtarudin sebelumnya sering menyatakan keterbukaannya terhadap kritik, namun kini publik menuntut tindakan nyata di lapangan. Ujian sesungguhnya bagi menteri bukanlah seberapa banyak pekerja yang berhasil diberangkatkan ke negara tujuan seperti Jerman atau Jepang. Keberanian memecat dan mengganti pejabat internal yang terbukti menjadi bagian dari masalah menjadi tolok ukur utama keberhasilan kepemimpinannya saat ini di mata para aktivis.
Bahaya laten dari sistem yang tidak bersih ini dapat merusak citra Indonesia di mata internasional jika terus dibiarkan tanpa adanya tindakan tegas. Tanpa keberanian memotong “tangan-tangan kotor” yang menghambat, visi “Transformasi Martabat” dikhawatirkan hanya akan berakhir sebagai retorika politik semata tanpa dampak nyata bagi pekerja. JNPM menyatakan akan terus mengawal proses pembenahan ini dan tetap menjadi mitra kritis yang mengawasi setiap gerak-gerik birokrasi di kementerian tersebut.
Romadhon mengingatkan bahwa setiap satu nyawa PMI adalah prioritas negara yang tidak bisa ditukar dengan kepentingan kelompok atau agensi tertentu. “Pembersihan oknum di jalur penempatan merupakan langkah pertama yang tidak bisa ditawar lagi jika ingin mewujudkan masa depan pekerja migran yang lebih mulia. Komitmen menteri untuk menertibkan pejabat yang menghambat kemajuan akan menjadi pembuktian integritas kementerian di hadapan publik hari ini,” pungkasnya.
