Jakarta – Permintaan maaf PAM Jaya atas kemacetan imbas pipanisasi 1.000 kilometer tidak dibarengi langkah tegas Gubernur. Ratusan pelaku usaha, pengemudi ojek online, dan pekerja harian menjadi korban tanpa kepastian di jalan mereka sendiri.
Siti (45) pedagang kelontong di Pinangsia sudah setahun lebih kehilangan pelanggan. “Maaf saja tidak cukup. Seng di depan toko tidak pernah dicabut, padahal sering tidak ada pekerjaan,” keluhnya dengan nada lelah. Ia sudah tiga kali melapor lewat JAKI, jawabannya selalu template.
Puluhan pemilik ruko, warung makan, hingga bengkel di Jalan Pakin dan Cengkeh mengalami nasib serupa. Akses tertutup pagar seng membuat omzet turun 30-50 persen. Pengemudi ojek online kehilangan waktu tempuh, penghasilan harian mereka ikut tergerus setiap hari.
Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin mengakui dampak itu. “Kami mohon maaf karena tidak mungkin tidak menggunakan bahu jalan,” katanya di Balai Kota, Jumat (26/6). Namun hingga kini, kompensasi atau insentif bagi warga terdampak belum ada. Tidak ada pemotongan PBB, tidak ada retribusi usaha diringankan.
Forum JagaJakarta, Romadhon Jasn, menilai ketegasan Gubernur Pramono Anung tidak terlihat. “Pak Pramono bicara target 2029. Tapi nasib pedagang, ojek online, dan pekerja harian hari ini bagaimana? Gubernur punya kuasa cabut izin penutupan jalan. Itu belum digunakan,” tegasnya.
“Pengakuan tanpa tindakan adalah pengabaian. Kami memantau 89 titik galian, belum satu pun punya papan target mingguan. Ini kegagalan pengawasan,” tambah Romadhon. Ia mencatat empat pelanggaran: tanpa papan informasi, tanpa nomor pengaduan, perluasan area melebihi kebutuhan, dan tanpa sosialisasi.
Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2020 memberi kewenangan evaluasi hingga pencabutan izin jika kontraktor melanggar. Namun hingga kini, belum ada satu pun sanksi terlihat. Pengawasan mandek di tengah proyek triliunan rupiah yang mengorbankan kenyamanan publik.
Gubernur Pramono optimis target 2029 tercapai. “Saya yakin tiga tahun lagi 100 persen terpenuhi,” ujarnya dalam acara yang sama. Namun optimisme itu tak menjawab warga yang kehilangan nafkah hari ini. Rudi (38) pengemudi ojek online mengaku macet 2 jam setiap pagi di Jalan Pakin. “Lapor JAKI jawabannya template,” keluhnya.
Tempo mencoba konfirmasi ke Dishub dan Bina Marga. Hingga berita ini turun, belum ada jawaban. Tiga ruas terparah, Pluit Raya, Mangga Besar, Gunung Sahari, mencatat kecepatan turun dari 30 km/jam menjadi 5-10 km/jam. Warga kehilangan 1,5-3 jam per hari hanya untuk satu perjalanan.
Ratusan hari kemacetan telah berlalu. Ribuan liter BBM terbuang sia-sia. Puluhan usaha kecil merugi. Namun yang hilang paling berharga adalah kepercayaan warga pada pemerintah yang hanya mampu memberi maaf, bukan solusi. Masih ada 2.000 kilometer pipa tersisa hingga 2029. Pengorbanan warga belum berakhir.
Romadhon menutup dengan pernyataan tegas. “Kami tidak minta proyek berhenti. Kami minta pengawasan tegas: inspeksi mendadak, papan target mingguan, posko pengaduan. Tiga langkah itu dalam tujuh hari. Itu butuh kemauan politik, bukan sekadar maaf. Pramono harus tunjukkan ketegasannya sekarang. Warga tak bisa terus jadi korban,” pungkasnya.
