Jakarta, 30 Juli 2026 – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pemerintah akan mengoperasionalkan lebih dari 13.000 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap. Pengoperasian akan diprioritaskan untuk wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.
Keputusan tersebut merupakan salah satu hasil rapat perbaikan tata kelola MBG bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Zulkifli mengatakan lebih dari 13.000 titik SPPG yang menjadi perhatian pemerintah memiliki kondisi yang beragam, mulai dari yang telah selesai dibangun hingga yang masih dalam tahap konstruksi. Karena itu, pemerintah membagi penyelesaiannya menjadi dua tahap berdasarkan tingkat kebutuhan di masing-masing daerah.
“Yang pertama, ada titik baru jumlahnya 13.000 lebih. Yang banyak protes itu ada 13.000 lebih. Karena sudah ada yang dibangun, ada yang sudah jadi, ada yang baru 80%, itu nasibnya bagaimana? Kita bagi dua. Yang daerah tertinggal, yang tadi digambarkan oleh Mas Dar dan Menkes itu stuntingnya tinggi, kalau di peta itu merah, itu prioritas,” kata Zulkifli di Gedung Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (29/7).
Menurut dia, SPPG di wilayah prioritas seperti Papua Pegunungan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) akan dituntaskan dalam waktu satu bulan agar segera dapat melayani masyarakat yang membutuhkan intervensi gizi.
Dua Skema Penertiban SPPG
Skema 1: Prioritas Daerah dengan Stunting Tinggi
Pemerintah akan memfokuskan penyelesaian dan pengoperasian SPPG di daerah-daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi, seperti Papua Pegunungan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Targetnya, SPPG di wilayah ini akan dituntaskan dalam waktu satu bulan agar segera dapat melayani masyarakat yang membutuhkan intervensi gizi.
Skema 2: Penyelesaian Bertahap untuk Wilayah Lain
Untuk wilayah lainnya, penyelesaian SPPG akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi proses ini untuk memastikan efektivitas dan efisiensi.
Zulkifli menjelaskan bahwa penertiban ini bertujuan untuk memastikan program MBG dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Dengan memprioritaskan daerah dengan stunting tinggi, pemerintah berharap dapat memberikan dampak positif yang lebih cepat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Latar Belakang
Program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil. SPPG berfungsi sebagai dapur operasional yang menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat.
Dengan adanya skema penertiban ini, pemerintah berharap dapat mengatasi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan program, sekaligus meningkatkan efektivitas dan jangkauan program.
“Kita ingin memastikan setiap titik SPPG benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama di daerah yang paling membutuhkan,” pungkas Zulkifli.
