Jakarta, 29 Agustus 2026 – Komisi XI DPR RI mendorong pemerintah untuk segera memutakhirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dorongan ini muncul setelah adanya keluhan dari masyarakat, termasuk seorang tukang becak di Yogyakarta yang mengaku status desilnya berubah menjadi 9—kelompok yang dianggap mampu—padahal penghasilannya pas-pasan.
Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie O.F.P., menyoroti ketidakakuratan data yang bisa mengakibatkan kebijakan subsidi tidak tepat sasaran. “Kami mendorong pemerintah untuk melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi data DTSEN secara berkala agar benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat,” ujar Dolfie di Kompleks Parlemen, Jumat (28/8/2026).
◀️ Kasus Tukang Becak Yogyakarta
Kasus seorang tukang becak di Yogyakarta menarik perhatian setelah ia mengaku status desilnya naik menjadi 9, yang berarti ia masuk dalam 10 persen kelompok masyarakat dengan ekonomi tertinggi. Padahal, penghasilannya sebagai tukang becak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian data antara realitas di lapangan dengan basis data yang digunakan pemerintah. DTSEN yang seharusnya menjadi acuan untuk menyalurkan subsidi dan bansos justru bisa menyebabkan kelompok miskin dan rentan kehilangan haknya.
📊 Perlunya Pemutakhiran Data
Dolfie menekankan bahwa pemutakhiran data harus dilakukan secara berkala, minimal setiap tahun, dengan melibatkan pemerintah daerah hingga tingkat desa. “Karena itu, kami di Komisi XI mendukung langkah pemerintah melakukan perbaikan data DTSEN. Kami juga mendorong agar kebijakan subsidi tepat sasaran dengan basis data yang akurat,” tegasnya.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan sinkronisasi data dengan memadukan data dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan DTSEN, yang menghasilkan data tunggal yang sama dan tidak tumpang tindih.
Namun, kasus tukang becak ini menjadi pengingat bahwa perbaikan data tidak cukup hanya dengan sinkronisasi antar sistem. Verifikasi lapangan dan pemutakhiran data secara berkala tetap diperlukan agar kebijakan subsidi benar-benar tepat sasaran.
🎯 Target dan Tindak Lanjut
Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran untuk subsidi BBM yang lebih tepat sasaran, dengan target menghemat sekitar 10 persen dari anggaran subsidi energi. Namun, tanpa data yang akurat, upaya ini akan sia-sia.
Kasus tukang becak di Yogyakarta menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera memperbaiki data DTSEN. DPR berkomitmen untuk mengawal proses ini agar tidak ada lagi masyarakat miskin yang kehilangan haknya akibat kesalahan data.
