JAKARTA — Pertemuan antara 10 forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Kamis (3/9/2026), berhasil meredam rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang dijadwalkan pada 7 September 2026. Rencana aksi yang dikabarkan akan diikuti sekitar 35 ribu orang itu batal total setelah empat tuntutan massa langsung direspons cepat oleh tangan kanan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Awalnya, Kementerian Dalam Negeri mengundang 10 pimpinan forum PPPK dan PPPK paruh waktu untuk berdialog. Pertemuan berjalan alot, tetapi akhirnya menemukan titik temu setelah Kemendagri dan Kepolisian memfasilitasi pertemuan dengan Dasco.
Ketua Umum Aliansi Merah Putih, Fadlun Abdillah, mengungkapkan rasa syukurnya atas terselenggaranya pertemuan tersebut. “Alhamdulillah, siang tadi sekitar pukul 14.00 WIB, kami diterima Pak Sufmi Dasco. Beliau menerima aspirasi kami dan berjanji akan merealisasikannya,” kata Fadlun kepada JPNN, Kamis (3/9/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, itu membahas empat tuntutan utama para honorer yang telah lama mengabdi. Isu krusial yang diangkat antara lain adalah kepastian status kepegawaian, kenaikan tunjangan, serta penyelesaian nasib PPPK paruh waktu yang jumlahnya mencapai puluhan ribu orang.
Dasco merespons tuntutan tersebut dengan cepat dan konstruktif. Ia memastikan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah konkret untuk menjawab keluhan para PPPK, termasuk soal peningkatan kesejahteraan dan kepastian hukum.
Salah satu hasil nyata dari pertemuan ini adalah kabar baik tentang kenaikan tunjangan. Sebelumnya, beredar informasi bahwa tunjangan PPPK naik dengan tambahan hingga Rp1,3 juta, yang menjadi angin segar bagi ribuan tenaga honorer yang selama ini menanti kepastian.
Selain itu, Pemerintah Kota Tangerang juga mengumumkan kenaikan tunjangan PPPK sebesar 15 persen, sebagai bagian dari respons terhadap aspirasi yang telah disampaikan oleh para perwakilan.
Keberhasilan Dasco dalam merespons aspirasi dan meredam aksi massa ini menunjukkan bahwa pendekatan dialogis lebih efektif daripada konfrontasi. Dengan mendengarkan langsung keluhan dan memberikan solusi nyata, pemerintah berhasil mencegah potensi gejolak sosial yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
Langkah ini juga memperkuat citra Dasco sebagai pemimpin yang responsif dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan berbagai elemen masyarakat. Ia tidak hanya mendengar, tetapi juga bertindak cepat untuk mencari solusi.
Aktivis Nusantara, Romadhon Jasn, mengapresiasi langkah sigap Dasco yang berhasil meredam aksi massa. Menurutnya, pendekatan dialogis yang dipilih jauh lebih bijak daripada membiarkan konflik berlarut hingga ke jalanan.
“Kami mengapresiasi Pak Dasco yang mau duduk bersama dan mendengar langsung keluhan para PPPK. Ini adalah bentuk kepemimpinan yang dewasa. Alih-alih menunggu demo besar terjadi, beliau bergerak cepat menjawab aspirasi. Hasilnya, 35 ribu orang yang siap turun ke jalan akhirnya memilih untuk percaya pada proses,” ujar Romadhon, dalam rilisnya, Jumat (4/8/2026).
Ia menegaskan bahwa langkah ini membuktikan bahwa negara hadir untuk mendengarkan warganya. “Kepercayaan publik pada DPR dan pemerintah perlu terus dijaga. Pak Dasco telah memberi contoh bahwa dengan pendekatan yang tepat, konflik bisa diubah menjadi kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.”
Romadhon berharap komitmen yang telah disepakati dalam pertemuan tersebut segera direalisasikan agar kepercayaan publik tidak sia-sia. “Kami akan terus mengawal agar janji ini tidak berakhir sebagai wacana. Rakyat butuh bukti, bukan sekadar kata-kata,” pungkasnya.
