Jakarta– BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah mengingatkan kepada seluruh peserta Pemilu 2019 agar tidak menggunakan tempat atau sarana ibadah dan lingkungan pendidikan sebagai lokasi kampanye. Pasalnya, tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran berat.
Sejak dimulainya masa kampanye bagi peserta pemilu, banyak calon legislatif (caleg) yang melakukan pelanggaran. Baik berupa pemasangan alat peraga kampanye, hingga penggunaan tempat ibadah dan lingkungan pendidikan untuk berkampanye.
Kampanye dimaksud yakni menampilkan nomor urut, asal partai, hingga visi-misi caleg.
“Belakangan ini telah terjadi adanya penggunaan lingkungan tempat ibadah untuk kampanye caleg. Ariandi Nomor Urut 1 Dari Partai Amanat Nasional, melakukan pelanggaran pada Selasa 27 November 2018 dengan berkampanye di rumah ibadah dimesjid Nurul Falah Desa Pangkal Duri, Kecamatan Mendahara kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi jambi,” Ungkap Afandi Somar Kordinator APMAM saat orasi di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/12)
kami Aliansi Pemuda Mahasiswa Anti Mafia (APMAM) mengingatkan bagi para peserta pemilu agar para calegnya tidak berkampanye di lokasi yang dilarang.
“Caleg Ariandi telah melanggar ketentuan dalam Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi, “Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Harus segera ditindak, Bawaslu RI harus tegas dan diskualifikasi, karena sudah ada bukti,” tegas Afandi.
Ariandi adalah Calon Anggota legilatif Dprd Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dapil III Tahun 2019-2024 Nomor Urut 1 Dari Partai Amanat Nasional, yang Saat ini atas kesalahannya telah ditangani Pihak Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
