JAKARTA – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni di duga melakukan praktek kotor (Mafia APBD) pada tahun 2019 dan selama menjabat wali kota bontang.
Hal tersebut d sampaikan direktur Eksekutif Aliansi Pemuda – Mahasiswa Antia Mafia (APMAM) Afandi S kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, (18/01/2020)
Afandi menjelaskan bahwa Neni melambungkan sejumlah item belanja yang termaktub di APBD Bontang 2019 dan selama menjabat. Pasalnya menurut dia, Neni diduga menjadi aktor utama perbuatan yang merugikan daerah dan negara triliunan itu.
“Praktek ini harus di sikapi dengan tegas oleh penegak hukum yakni KPK, Kejaksaan, dan juga aparatur kepolisian untuk memanggil dan segera memeriksa Wali Kota Bontang ibu Neni Moerniaeni atas dugaan melakukan praktek Mafia pada APBD selama menjabat sebagai Wali Kota Bontang. Terang afandi
Afandi juga menjelaskan anggaran item tersebut merupakan proyek Pasar Rawa Indah, pembangunan rumah sakit tipe D dan program keberangkatan para ketua RT di Kecamatan Bontang Barat yang di anggarkan oleh APBD 2019 senilai Rp 1,4 triliun.
“Kota Bontang saat itu di anggarkan oleh APBD 2019 senilai Rp 1,4 triliun. Tapi belakangan meningkat menjadi Rp 1,6 triliun. Kenaikan hingga Rp 200 miliar.
Sebelumnya, afandi menuturkan akan menindak lanjuti pengaduan dan gelar aksi unjuk rasa di depan kantor KPK, kejaksaan dan Kepolisian pada minggu depan.
“kami akan menunut penegak hukum yaitu (KPK, kejaksaan dan kepolisian RI) untuk segera melakukan tindakan hukum dengan tegas atas dugaan praktek mafia wali kota Bontang Neni Moerniaeni pada anggaran APBD 2019 dan selama menjabat yang merugikan Daerah dan Negara triliunan rupiah” tutup Afandi
