Jakarta, — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa rencana penyesuaian tarif layanan TransJakarta tidak akan membebani masyarakat. Kebijakan tersebut, menurutnya, akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi warga agar prinsip keadilan sosial tetap terjaga.
Pernyataan itu disampaikan Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/10/2025), menanggapi wacana kenaikan tarif TransJakarta yang tengah dikaji oleh Pemprov DKI. Ia menegaskan bahwa keputusan apapun nantinya akan mempertimbangkan data sosial-ekonomi warga, termasuk kelompok berpenghasilan rendah.
“Kenaikan tarif TransJakarta tidak akan dilakukan secara serampangan. Prinsip kami jelas: harus sesuai kemampuan masyarakat. Layanan publik tidak boleh berubah menjadi beban publik,” ujar Pramono Anung dalam keterangan persnya.
Menurut Pramono, efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi dua alasan utama Pemprov DKI mengkaji ulang tarif TransJakarta. Ia menegaskan bahwa sebagian subsidi akan tetap dipertahankan untuk kelompok rentan agar transportasi publik tetap terjangkau dan inklusif.
“Kami tidak ingin sekadar menutup defisit operasional, tapi memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat optimal bagi warga. TransJakarta adalah urat nadi mobilitas Jakarta, dan harus tetap bisa diakses oleh semua kalangan,” imbuhnya.
Langkah ini mendapat tanggapan positif dari Jaringan Masyarakat Muda Jakarta (JAMMA) yang menilai kebijakan tersebut mencerminkan sikap kepemimpinan yang rasional dan berorientasi pada keadilan sosial.
Ketua Umum JAMMA, Edi Homaidi, menyebut kebijakan Pramono sebagai keputusan yang berani namun tetap empatik terhadap kondisi masyarakat pasca pandemi dan tekanan ekonomi global.
“Kami melihat Gubernur Pramono menunjukkan keseimbangan antara efisiensi fiskal dan keadilan sosial. Ia tidak terburu-buru menaikkan tarif, tapi memastikan kebijakan publik berpihak pada kemampuan warga. Ini langkah yang patut diapresiasi,” ujar Edi, Ketua JAMMA Jakarta.
Edi juga menilai, langkah Pemprov DKI untuk membuka ruang dialog publik sebelum penetapan tarif baru merupakan contoh transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Ia berharap kebijakan transportasi di Jakarta ke depan semakin berpihak pada pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan manusia.
Selain soal tarif, JAMMA juga menyambut baik komitmen Pemprov DKI memperluas jaringan transportasi terintegrasi, termasuk layanan JakLingko dan Mikrotrans ke wilayah Bodetabek, guna mengurangi kemacetan dan memperluas akses mobilitas bagi pekerja antarwilayah.
“Kebijakan transportasi Jakarta ke depan seharusnya tidak hanya bicara efisiensi, tapi juga aksesibilitas dan keberlanjutan. JAMMA siap berkolaborasi untuk memastikan warga Jakarta punya sistem mobilitas yang adil, hijau, dan terjangkau,” tambah Edi.
Dengan kebijakan yang mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, langkah Gubernur Pramono dinilai sebagai bentuk kepemimpinan yang humanis menggabungkan disiplin fiskal dan kepedulian sosial, dua hal yang penting untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang tidak meninggalkan warganya.
“Kami ingin Jakarta tumbuh sebagai kota yang maju, tapi juga penuh empati. Kebijakan Pak Pramono hari ini menunjukkan arah ke sana,” tutup Edi.
