Surabaya, —Isu motor brebet massal usai mengisi Pertalite di sejumlah SPBU Jawa Timur memicu keresahan publik dan marak di media sosial sejak akhir pekan. Berdasarkan laporan sementara, 155 motor dan 7 mobil mengalami gangguan mesin, sejumlah bengkel kebanjiran servis dengan biaya rata-rata Rp500 ribu. Tagar #PertaliteBrebet menjadi trending di media sos disertai ribuan interaksi, meme “pulang dorong motor”, serta video viral pengendara mogok di jalan. Namun, pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga langsung bergerak cepat, menurunkan tim gabungan untuk memastikan kebenaran di lapangan.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menegaskan bahwa seluruh proses distribusi BBM mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang ketat untuk menjaga mutu dan keamanan produk. “Baik di terminal BBM maupun SPBU, seluruh penyaluran dilakukan sesuai SOP agar bahan bakar tetap berkualitas dan tidak merugikan masyarakat,” ujarnya saat meninjau SPBU Jemurasi, Surabaya, Jumat (31/10). Ia juga memastikan akan memberi sanksi tegas kepada siapa pun, baik internal maupun eksternal, yang terbukti melanggar dan merusak kepercayaan publik terhadap Pertamina.
Romadhon Jasn, Direktur Gagas Nusantara, menilai langkah cepat pemerintah dan Pertamina sudah tepat, namun publik perlu menahan diri dari kesimpulan prematur. “Kritik boleh, tapi jangan berubah jadi kepanikan massal. Pemerintah dan Pertamina sudah bertindak cepat, sekarang waktunya publik menunggu hasil dengan kepala dingin,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (1/11).
Di tengah proses penyelidikan, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sempat menyebut dugaan pencampuran etanol dan “dua cairan berbeda” sebelum hasil laboratorium keluar. Narasi itu segera viral dan memperkeruh suasana. Padahal, kebijakan mandatori etanol (E10) baru akan diberlakukan pada 2027. Romadhon menilai pernyataan tersebut kontraproduktif terhadap semangat transparansi yang sedang dijalankan pusat dan daerah, menurut kami perlu ditegur karena memicu kepanikan.
Romadhon mengingatkan agar pejabat publik berhati-hati dalam berkomentar. “Kalau berbicara tanpa data, yang rugi bukan hanya Pertamina, tapi juga masyarakat sendiri. Pejabat publik seharusnya menenangkan, bukan menambah keresahan,” tegasnya.
Menurutnya, fenomena ini menjadi ujian kedewasaan publik dan pejabat dalam menghadapi isu energi. “Masalahnya bukan pada Pertalite, tapi pada kecepatan menyimpulkan tanpa fakta. Emosi publik tidak boleh lebih cepat dari data,” tambahnya. Polda Jatim telah melakukan sidak di tiga SPBU dan tidak menemukan kandungan air, sementara Lemigas menguji lebih dari 300 sampel bahan bakar dan hasilnya seluruhnya on-spec, sesuai standar mutu nasional.
Romadhon menilai kejadian ini harus dijadikan pelajaran untuk memperkuat kolaborasi komunikasi publik antara BUMN, pemerintah, dan masyarakat sipil. “Pertamina wajib bekerja sama dengan publik melalui edukasi energi, live stream uji lab, serta keterbukaan informasi rantai pasok BBM. Ini kunci membangun kepercayaan bersama,” ujarnya.
Pertamina bersama Kementerian ESDM dan Lemigas kini memperluas investigasi ke jalur distribusi dan 300 SPBU lain di Jawa Timur. Perusahaan juga membuka kanal pengaduan resmi melalui Pertamina Contact Center 135 dan aplikasi MyPertamina, agar masyarakat dapat melapor langsung tanpa menebar isu di media sosial. “Kritik masyarakat akan selalu kami jadikan bahan introspeksi untuk terus memperbaiki pelayanan,” ujar Mars Ega Legowo Putra.
Romadhon menegaskan pentingnya transparansi hasil uji lab dan kompensasi cepat bagi masyarakat terdampak. “Ini momentum menyelamatkan citra Pertamina sebelum isu meluas nasional. Kalau ada yang dirugikan, laporkan ke BPKN agar penanganan bisa tuntas,” imbaunya.
Menutup pernyataannya, Romadhon mengajak publik tetap tenang dan rasional. “Energi ini milik kita bersama. Kalau ada masalah, kita benahi bersama. Tapi jangan biarkan emosi mengalahkan fakta. Mari jaga kepercayaan ini, karena energi bukan sekadar bahan bakar, tapi semangat menjaga bangsa,” pungkasnya.
