Indonesia Visioner
  • BERANDA
  • PERISTIWA
  • POLHUM
  • EKONOMI
  • VIDEO
  • ENTERTAINMENT
  • LUAR NEGERI
  • LIPUTAN DISKUSI
  • LIFESTYLE
  • RESENSI
  • SPORT
  • OPINI
  • INDEKS
No Result
View All Result
Indonesia Visioner
No Result
View All Result

Proses Hukum Tidak Jelas, Madura Progress Desak KPK Ambil Alih Kasus Dugaan Korupsi Di BUMD Bangkalan

by Visioner Indonesia
Agustus 31, 2021
in Default
Reading Time: 2min read
0
SHARES
65
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta – Sekelompok mahasiswa asal daerah Madura yang tergabung dalam perkumpulan Madura Progress mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) pada Selasa 31 Agustus 2021. Mereka meminta KPK RI turun ke Bangkalan untuk mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bangkalan.

Dugaan korupsi di tubuh BUMD Kabupaten Bangkalan itu kembali mendapat perhatian. Pasalnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan telah menetapkan kerugian negara sebesar 15 M dalam kasus tersebut, namun belum ditetapkan siapa tersangkanya.

Koordinator aksi, Syaiful Arif mengatakan dalam orasinya bahwa kasus tersebut tidak jelas ditangani Kejari Bangkalan karena sampai saat ini belum juga ditetapkan tersangka.

“Kejari mengusut kasus korupsi 15 M BUMD Bangkalan itu sampai sekarang tidak jelas, proses hukum tidak jelas, KPK wajib ambil alih kasus dugaan korupsi 15 M BUMD Bangkalan.” Tegas Syaiful, Selasa (31/08/2021).

Selanjutnya KPK juga diminta turun tangan menangani kasus korupsi di tubuh BUMD tersebut, karena menurut Syaiful, dari kerugian 15 Milyar tersebut semestinya sudah ada tersangka yang ditetapkan, apalagi sudah banyak saksi yang diperiksa.

“Kalau sudah ditemukan kerugian 15 M, mestinya sudah diusut tuntas lalu tersangka ditetapkan. Tapi sampai sekarang juga belum selesai. Kalau tidak jelas seperti ini maka wajar masyarakat kecewa dan menaruh curiga.” Lanjut Syaiful.

Selain itu, Syaiful Arif mengkhawatirkan terjadinya kesepakatan jahat dalam penanganan kasus korupsi BUMD Bangkalan tersebut, makanya Syaiful meminta KPK untuk mengambil alih.

“Kami khawatir adanya Kongkalikong di situ. Makanya KPK sebagai institusi yang berwenang harus turun tangan dan mengambil alih kasus ini. Kami percaya KPK, karena sudah pernah terbukti mengungkap kasus besar di Bangkalan.” Tangkas Syaiful.

Massa aksi menyatakan akan terus mengawal kasus korupsi BUMD Bangkalan tersebut, dan mengancam akan kembali melakukan aksi demontrasi sampai kasus korupsi tersebut menemukan kejelasan dan pelakunya diadili secara hukum.

“Kami akan terus kawal kasus ini, dan kami akan kembali lagi melakukan aksi sampai pelakunya dihukum.” Tutup Syaiful.

Previous Post

DPRD DKI Interpelasi Anies, IMM DKI: Sudah Tepat!

Next Post

Aksi Jilid II, Gagak Desak KPK Turun Ke Palembang & Periksa Kadinkes Palembang dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Alkes Covid-19

Related Posts

DPR soroti implementasi kebijakan komisi delapan persen ojol
Default

DPR soroti implementasi kebijakan komisi delapan persen ojol

Juli 4, 2026
Default

BMKG: Waspada hujan ringan guyur sebagian besar wilayah RI pada Sabtu

Juli 4, 2026
Default

SOSIALISASI 4 PILAR KEBANGSAAN BERSAMA ANGGOTA MPR RI ZULFIKAR ARSE SADIKIN, S.I.P., M.Si

Juli 2, 2026
Default

PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA CABANG JAKARTA UTARA APRESIASI LANGKAH MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN DALAM MENDORONG PEMBINAAN WARGA BINAAN MELALUI PROGRAM AMNESTI DAN KOMPONEN CADANGAN (KOMCAD

Juli 1, 2026
Default

Warga Soroti Mobil Dinas Pemkot Bogor yang Sering Nginep di Rusunawa Menteng Asri

Juni 21, 2026
Default

Roni Anjari Soroti Maraknya Intervensi Ormas terhadap Perjanjian Privat di Kawasan Industri Karawang

Juni 19, 2026

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

TERKINI

Polri Selidiki Dugaan Penculikan Atlet Golf, JAN Minta Publik Tenang dan Percaya Proses Hukum

Mengawal Keadilan Energi: Penertiban BBM Subsidi Demi Perlindungan Rakyat Kecil

Wasit Final Piala Dunia 2026: Slavko Vincic

Hubungan Febrie Adriansyah dan Don Ritto: Satu Kampung

Alasan Prabowo Buka Opsi Pangkas Anggaran Pertahanan dan Polri

Alasan KPK Tolak Laporan Gratifikasi Menhut Raja Juli Antoni

TERPOPULER

Polri Selidiki Dugaan Penculikan Atlet Golf, JAN Minta Publik Tenang dan Percaya Proses Hukum

Mengawal Keadilan Energi: Penertiban BBM Subsidi Demi Perlindungan Rakyat Kecil

Wasit Final Piala Dunia 2026: Slavko Vincic

Hubungan Febrie Adriansyah dan Don Ritto: Satu Kampung

Alasan Prabowo Buka Opsi Pangkas Anggaran Pertahanan dan Polri

Alasan KPK Tolak Laporan Gratifikasi Menhut Raja Juli Antoni

  • About
  • Redaksi
  • Marketing & Advertising
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Email
  • Login
No Result
View All Result
  • BERANDA
  • PERISTIWA
  • POLHUM
  • EKONOMI
  • VIDEO
  • ENTERTAINMENT
  • LUAR NEGERI
  • LIPUTAN DISKUSI
  • LIFESTYLE
  • RESENSI
  • SPORT
  • OPINI
  • INDEKS

Indonesia Visioner - All Rights Reserved