Jakarta- Jagat digital trending dengan tagar #PercumaLaporPolisi. Pasalnya, kasus dugaan pemerkosaan anak di Luwu Timur yang terjadi pada akhir 2019 sudah di-SP3 karena dinilai tidak cukup bukti. Kasus ini telah diproses oleh aparat sesuai prosedur dan dilakukan secara transparan namun bukti permulaan tidak cukup untuk menjerat sehingga dihentikan.
Merespons hal tersebut, PJ Ketua Umum PB HMI Romadhon JASN mengatakan jika proses penanganan kasus tersebut telah dilakukan sesuai standar prosedur tentu tidak perlu dipersoalkan karena polisi bekerja sesuai prosedur. Karena itu, jika tidak cukup bukti memang harus di-SP3.
“Polisi bekerja sesuai SOP terkait kasus pemerkosaan ini apalagi prosesnya dilakukan secara transparan dan profesional, maka kalau dihentikan atau di-SP3 ya udah benar kan, memang begitu aturanya kalau tidak cukup bukti pasti di-SP3,” ujar Romadhon JASN kepada awak media di Jakarta Selasa, (12/10).
Menurut Romadhon, ketika kasus tersebut di-SP3 bukan berarti pihak kepolisian tidak mengedepankan azaz keadilan dan tidak punya nurani. Tetapi polisi harus bekerja berdasarkan prosedur dan bekerja secara proporsional tanpa pandang bulu, sehingga salah dalam menjerat seseorang menjadi tersangka.
“Ini namanya bentuk kehati-kehatian polisi, di-SP3 bukan berarti tidak punya nurani dibilang ngak adil, sebab mereka bekerja berdasarkan prosedur kan, karena buktinya tidak cukup nanti salah menjerat orang, ini ikut prosedur ngak boleh pandang bulu,” tandasnya
Karena itu lanjut Romadhon, kasus tersebut tak seharusnya dipolitisasi apalagi dipropaganda dijagat digital dengan tagar #PercumaLaporPolisi, yang jelas-jelas menjelekkan institusi kepolisian
“Tagar ini jelas menjelekkan institusi kepolisian, coba lihat propagandanya di media jadi trending kan, jangan dipolitisasi terus karena polisi udah profesional berdasarkan prosedur,” tutur Romadhon