Jakarta – Partai politik diminta tidak mengusung calon Bupati yang diduga terlibat kasus skandal seksual pada Pilkada 2024 mendatang. Seleksi bakal calon kepala daerah yang bakal diusung harus diperkatat semaksimal mungkin.
Hal tersebut disampaikan pengamat politik dari Al-Azhar Ujang Komaruddin. Ujang meminta Partai politik tidak bersikap pragmatis dalam memilih calon kepala daerah. Sebaliknya, jejak rakam, dedikasi, prestasi, kapasitas, kapabilitas, dan integritas bakal calok kepala daera harus menjadi pegangan partai politik.
“Memang tidak sedikit calon bupati yang terlibat skandal, terlibat masalah. Parpol harus punya standar, harus punya indikator dan para meter tidak mengusung (orang bermasalah), misalkan tidak tercela, punya dedikasi, prestasi, loyalitas, punya integritas. Itu standar umum yang harus dimiliki partai politik,” ujar Ujang saat dihubungi wartawam, Rabu (24/4/2024).
Jika tetap mengusung calon bupati bermasalah, maka komitmen partai politik harus dipertanyakan. Ujang mengatakan masih banyak putra-putri bangsa yang memiliki integritas, prestasi, dan dedikasi untuk diperjuangkan dan diusung menjadi calon kepala daerah.
“Mestinya partai politik menyeleksi orang-orang yang bermasalah jangan diusung. Jangan karena punya uang, mengejar kekuasaan, itu akan menjadi problematic,” katanya.
Lebih lanjut, Ujang juga meminta masyarakat tidak memilih jika calon kepala daerah bermasalah seperti calon kepala daerah yang diduga terlibat skandal seksual. Masyarakat harus memiliki budaya malu jika dipimpin kepala daerah semacam itu.
“Punya uang ya bisa saja diusung partai itu. Nanti kembali ke public, masyarakat apakah memilih atau tidak,” pungkasnya.