Jakarta – Kontestasi pemilihan gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan 2024 sudah mulai tampak sengit. Banyak nama yang muncul dan masuk bursa berseleweran di dunia maya. Hal itu mendapat perhatian dari koordinator aktivis Sumsel-Jakarta, Harda Belly.
Diketahui, pasangan Herman Deru dan Mawardi Yahya pada Pilgub 2018 silam kini pecah kongsi lantaran masing-masing mencalonkan diri sebagai Gubernur pada Pilgub Sumsel 2024.
Menurut Harda, lima tahun kepemimpinan Herman Deru dan Mawardi Yahya tidak ada yang patut dibanggakan karena minim prestasi .
“Sudah dikasih kesempatan lima tahun oleh rakyat tidak maksimal hasilnya malah mau maju lagi,” kata Harda dalam keterangannya, Kamis (30/5/2024).
Harda menuding Herman Deru dan Mawardi Yahya tidak menepati janji kampanyenya dan masyarakat sudah bisa menilai sendiri selama lima tahun.
“Janji kampanye banyak yang zonk, hanya buaian mulut manis saat membutuhkan suara rakyat,” terangnya.
Harda menilai kegagalan Herman Deru dan Mawardi Yahya akan menjadi catatan buruk bagi masyarakat dan menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan pada Pilgub nanti.
“Masyarakat sudah bisa menilai dan tidak mungkin akan tertipu dengan janji manis politik yang kedua kalinya,” tuturnya.
Selain itu, Harda menyoroti keberhasilan Herman Deru dan Mawardi Yahya membangun dinasti di Sumsel dan mengumpulkan kekayaan yang sangat fantastis.
“Tapi ada keberhasilannya Herman Deru Dan Mawardi Yahya , hanya bangun dinasti politik ,n Sanak keluarganya semua ditempatkan di tempat yang strategis, kemiskinan semakin meningkat, angka penganguran makin tinggi. Itulah prestasi buruk yang akan menjadi sejarah Sumsel,” beber dia.
“Apalagi soal kekayaannya, sangat luar biasa melonjakynya dan hal itu patut dicurigai sumbernya,” lanjutnya.
Atas dasar itu, Harda meminta KPK untuk mengaudit kekayaan Herman Deru maupun Mawardi Yahya yang melonjak sangat drastis.
“Mestinya itu menjadi atensi KPK, masak harta Herman Deru dan Mawardi Yahya langsung naik berlipat-lipat. KPK harus turun tangan dan selidiki dari mana sumbernya, jangan-jangan diduga hasil korupsi,” tandasnya.
Masyarakat Sumsel Harus Ingat Janji HDMY saat maju dulu , kesembilan program tersebut adalah :
- Mempercepat pembenahan infrastrukur, perbaiki jalan rusak, bangun akses jalan antar wilayah.
- Membenahi bidang pendidikan, jalankan kembali Sekolah Gratis yang mati suri.
- Membenahi bidang kesehatan, berobat gratis dengan hanya menunjukkan KTP
- . Membina kehidupan relijius, bangun rumah tahfiz, insentif guru ngaji dan sejenisnya.
- Bangun desa luhur mandiri melalui 10.000 sarjana pendamping desa per tahun, program pembangunan desa.
- Benahi pasar & hilirisasi produk perkebunan dan pertanian.
- Pengentasan kemiskinan, bantuan sosial, bantuan modal dan bedah rumah.
- Buka wawasan rakyat, bangun taman bacaan dan internet desa
- Benahi transportasi publik, pindahkan angkutan batubara ke jalan khusus.
Apakah ini ditepati oleh mereka berdua ?
